
KUNINGAN – Demi meningkatkan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai mengoptimalkan pendataan kendaraan bermotor dengan melibatkan langsung unsur masyarakat hingga tingkat Rukun Warga (RW).
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sekaligus mendongkrak penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Bimbingan Teknis Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 bagi verifikator kecamatan, pengawas tingkat desa, dan pendata tingkat RW di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Kuningan, Senin (16/11/2026).
Dian mengatakan, pelibatan masyarakat, khususnya para ketua RW, menjadi salah satu strategi untuk mengatasi persoalan belum optimalnya pendataan kendaraan bermotor di Kabupaten Kuningan.
Menurutnya, selama ini terdapat kesenjangan antara jumlah kendaraan berdasarkan data yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan data kendaraan yang belum sepenuhnya akurat serta keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pendataan.
“Data yang ada dengan pajak yang masuk itu belum sebanding. Salah satunya karena datanya memang belum akurat dan pendataannya belum maksimal,” ungkap Dian.
Ia menilai, ketua RW memiliki pemahaman lebih baik terhadap kondisi geografis dan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, kata dia, keterlibatan mereka diharapkan mampu menghasilkan data kendaraan yang lebih valid.
Dian menegaskan, tugas para petugas yang dilibatkan dalam program tersebut sebatas melakukan pendataan, bukan melakukan penagihan pajak kepada masyarakat. Sementara tindak lanjut terhadap kendaraan yang belum melakukan daftar ulang akan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat melalui Samsat.
“Jadi sifatnya hanya mendata. Kita akan mendapatkan kepastian data terkait kendaraan-kendaraan yang selama ini tidak melaksanakan daftar ulang. Kemudian yang menindaklanjuti nanti rekan-rekan dari Bapenda Provinsi,” jelasnya.
Ia juga memastikan para petugas yang terlibat, termasuk pendata tingkat RW, mendapatkan insentif atas tugas tambahan tersebut. Program pendataan tersebut, lanjutnya, tidak hanya ditujukan untuk tahun 2026, tetapi dirancang berkesinambungan. Apabila hasilnya maksimal, cakupan maupun intensitas pendataan akan ditingkatkan.
Dian mengakui, PKB dan BBNKB merupakan sektor pajak yang masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Selain memperbaiki sistem pendataan, Pemkab Kuningan juga akan mengedepankan edukasi dan pendekatan persuasif guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Namun, upaya tersebut juga akan berjalan beriringan dengan penegakan aturan melalui operasi gabungan bersama kepolisian.
“Kita berjalan beriringan antara mengedukasi, persuasif, maupun melalui operasi gabungan. Jadi, ada upaya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela, tetapi ada juga tindakan bersama rekan-rekan dari Polres,” katanya.
Terkait capaian penerimaan pajak, Dian mengungkapkan bahwa target PKB Kabupaten Kuningan ditetapkan sebesar Rp52 miliar dengan realisasi sementara mencapai 81 persen. Sementara target BBNKB sebesar Rp25 miliar telah terealisasi 85 persen.
Ia optimistis target penerimaan kedua sektor pajak tersebut masih dapat tercapai hingga akhir tahun. Di sisi lain, Dian menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan opsen PKB juga memiliki keterkaitan dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah.
Menurutnya, Pemkab Kuningan telah menyiapkan alokasi anggaran infrastruktur pada 2027 yang ditargetkan mencapai lebih dari 7 persen. Alokasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, tetapi juga mencakup irigasi, jalan usaha tani (JUT), hingga sarana pendidikan.
“PKB ini kita kembalikan ke infrastruktur. Tidak hanya jalan, ada irigasi, jalan usaha tani, sekolah, dan lainnya. Insyaallah tahun 2027 kita bisa mencapai lebih dari 7 persen,” tuturnya. (Icu)


