KUNINGAN – Kritik terhadap realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bermunculan. Salah satunya ditujukan kepada anggota DPRD Kuningan yang diduga membuka dapur MBG.
Hal itu, disinggung oleh, Roy Aldilah, Koorlap aksi, Minggu (31/8) kepada pada Cikalpedia.id. usai aksi di DPRD Kuningan. Menurutnya, keterlibatan anggota DPRD dalam penyediaan dapur MBG dinilai lebih mementingkan persoalan bisnis dibanding perannya sebagai legislator, yang salah satu fungsinya mengawasi kinerja eksekutif.
”Kenapa kami masukan ke tuntutan ini, seharusnya fungsi dewan itu mengawasi keberlangsungan program MBG, bukan sebagai aktornya. Kita bisa simpulkan anggota DPRD Kuningan lebih mementingkan bisnis MBG ini,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, menyebut bahwa dirinya tidak bisa lebih jauh memantau kinerja anggota DPRD Kuningan prihal MBG. Menurutnya, MBG tidak bisa ditracking karena pihaknya tidak mempunyai kewenangan.
”Jadi gini, anggota dewan itu sesuai undang-undang, tidak boleh melaksanakan pekerjaan atau proyek yang berasal dari pemerintah pusat, nah sejauh mana anggota ini ikut terlibat kan kita tidak tahu, karena yang mempunyai legal standing dari program ini yayasan dan kita lihat yayasannya punya siapa?,” ujarnya singkat. (Icu)
Anggota DPRD Disebut Sibuk Urus Dapur MBG, Zul: Kita Tidak Tahu
