KUNINGAN – Dinamika pemilihan calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kuningan mendapat tanggapan para pihak. Salah satunya disampaikan pengusaha muda Kuningan, Sadam Husen.
Menurutnya, PDAU harus dipimpin oleh sosok yang memiliki penguasaan informasi lintas sektor dan keberanian mengambil langkah atau keputusan strategis.
Sadam menyebutkan, sosok seperti Alan Suwgiri, yang dikenal sering hadir di lingkaran para elit eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dinilai memiliki kapasitas penguasaan informasi yang lebih universal.
Kedekatan tersebut bukan sekadar aspek relasional, melainkan mencerminkan kemampuan membaca arah kebijakan daerah, memahami peta ekonomi lokal, dan mengintegrasikan kepentingan antar-lembaga.
“Dalam konteks kepemimpinan BUMD, informasi bukan sekadar data, tapi kekuatan strategis. Sosok yang memiliki akses dan pemahaman menyeluruh terhadap informasi pemerintahan, ekonomi, dan sosial akan lebih siap menavigasi tantangan PDAU,” tuturnya.
Namun, setelah modal utama berupa penguasaan informasi terpenuhi, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah kemampuan merealisasikan kekuatan informasi tersebut menjadi keputusan strategis.
Kapasitas inilah yang disebut sebagai modal kedua dalam kepemimpinan PDAU.
Sadam menegaskan, penguasaan informasi tanpa kemampuan eksekusi hanya akan berhenti di meja analisis. Karena itu, seorang Dirut harus mampu mengubah informasi menjadi kebijakan usaha yang konkret, adaptif, dan berdampak.
“Modal kedua ini mencakup kemampuan untuk menyusun arah kebijakan usaha yang berbasis data dan realitas lapangan, membangun mitigasi risiko terhadap perubahan politik dan ekonomi, menerjemahkan kebijakan daerah menjadi strategi bisnis yang menguntungkan, serta mengelola komunikasi strategis antara PDAU, pemerintah, dan masyarakat,” tegasnya.
Dengan dua modal penguasaan informasi dan kemampuan pengambilan keputusan strategis, menurutnya, figur calon Dirut PDAU ideal diharapkan mampu menjembatani kepentingan publik dan kepentingan ekonomi daerah secara berimbang.
“PDAU bukan hanya perusahaan daerah, tapi instrumen kebijakan ekonomi daerah. Karena itu, pemimpinnya harus bisa bergerak di antara data, kebijakan, dan kepentingan publik dengan penuh ketepatan,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, hal yang sering terjadi di PDAU, yakni mundurnya direktur utama di tengah jalan, kali ini kembali terjadi. Hj. Heni Susilawati, yang semestinya masih memimpin resmi mundur. Keputusannya itu sudah bulat dan surat pengunduran dirinya sudah samoai ke Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar. Per November 2025 ini, PDAU Kuningan kembali tanpa nahkoda. (Ceng)