KUNINGAN – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan secara terbuka memberikan pandangan kritis dan konstruktif terkait arah pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU). Menurut Ketua DPD PSI Kuningan, Asep S Sonjaya Suparman atau akrab disapa Asep Papay, penguatan tata kelola dan restrukturisasi organisasi PDAU menjadi kunci mutlak untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai stagnan.
Asep Papay menegaskan bahwa PDAU, sebagai aset vital daerah yang berada di bawah kewenangan pembinaan Bupati, harus lepas dari pola pengelolaan yang terlampau birokratis. PSI mendorong agar perusahaan “plat merah” ini dikelola dengan pendekatan yang jauh lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja serta keuntungan.
Usulan utama yang disampaikan oleh PSI adalah agar PDAU segera direstrukturisasi menjadi model Holding Company. Model ini dinilai lebih adaptif dan efisien dibandingkan struktur perusahaan daerah konvensional yang cenderung gemuk dan lambat.
“Cukup dua atau tiga orang di struktur inti holding, namun mereka harus memiliki kapasitas manajerial, rekam jejak, modal finansial, dan jaringan usaha yang kuat,” tegas Asep Papay, Selasa (11/11/2025).
Ia mengkritik pola pengelolaan PDAU saat ini yang rentan mengalami inefisiensi. Menurutnya, komposisi pegawai yang terlalu gemuk membuat setiap rupiah dari penyertaan modal pemerintah hanya akan habis terserap untuk gaji pegawai (salary) alih-alih untuk pengembangan unit bisnis yang produktif.
“Dengan pola holding company, setiap rupiah yang digelontorkan untuk unit-unit usaha bisa dipertanggungjawabkan dan dituntut untuk menghasilkan PAD yang maksimal,” jelas Asep Papay, menekankan pentingnya akuntabilitas investasi modal.
Asep Papay berpendapat bahwa selama ini pengelolaan PDAU kerap terjebak pada pola kerja birokratis yang tidak fleksibel. Pola ini sulit beradaptasi dengan dinamika pasar yang berubah cepat, membuat unit-unit usaha PDAU kehilangan momentum dan gagal bersaing.
Model holding yang dipimpin oleh pengurus profesional diyakini dapat membuka peluang kerja sama strategis yang lebih luas, memfasilitasi ekspansi usaha yang agresif, dan secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional. PDAU harus bertransformasi secara mentalitas dan struktural.
“Esensinya adalah memastikan PDAU menjadi mesin ekonomi daerah, bukan sekadar lembaga administratif yang hanya menjalankan rutinitas. Kabupaten Kuningan sangat membutuhkan peningkatan PAD yang nyata dan berkelanjutan untuk mendukung percepatan pembangunan,” tambahnya.
PSI Kuningan menegaskan bahwa usulan ini merupakan bentuk kontribusi konstruktif dan keseriusan partai dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Mereka berharap Bupati Kuningan segera mengambil langkah radikal dalam menata ulang struktur PDAU agar mampu bersaing layaknya korporasi modern, sehingga PAD Kuningan dapat ditingkatkan secara signifikan. (ali)