KUNINGAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan pada Selasa, (14/4/2026) pukul 13.00 WIB.
Aksi tersebut mengangkat sejumlah isu krusial, mulai dari persoalan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di tubuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, hingga dugaan penyelewengan dana Taspen bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Rencana aksi tersebut merupakan bentuk respon mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan kejelasan serta transparansi dari pihak terkait.
Muhammad Naufal Harits, selaku Ketua Umum HMI Kuningan menilai, isu TGR yang menyeret sejumlah pihak harus dituntaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Awal dari anggaran kasus TGR itu Rp8,6 M. Kemudian dilanjutkan dengan adanya rapat tertutup oleh komisi IV, tiba-tiba menjadi 3,2 M. Ini ada apa? Kami meminta kejelasan soal itu,” ujarnya, Minggu, (12/4/3026) dikonfirmasi Cikalpedia.id usai konsolidasi.
Selain itu, dugaan penyelewengan dana Taspen P3K turut menjadi sorotan serius. Pihaknya mendesak adanya audit menyeluruh serta penjelasan resmi dari instansi berwenang guna memastikan hak-hak para P3K tidak dirugikan.
“Ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tuturnya.
Secara teknis, M. Alghifari Kusumawardany, selaku Koordinator Lapangan (Koorlap) menyebut, massa aksi akan berasal dari berbagai komisariat di bawah naungan HMI Cabang Kuningan yang telah melakukan konsolidasi internal selama beberapa hari terakhir.
Titik kumpul, lanjutnya, direncanakan berada di sekitar kawasan perkotaan sebelum kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Kuningan.
“Kami akan turun dengan ratusan massa. Ini bentuk keseriusan kami dalam mengawal isu-isu yang berkembang, khususnya yang menyangkut kepentingan publik,” ujarnya.
Selain itu, massa aksi juga berencana melakukan orasi secara bergantian serta membawa berbagai atribut aksi sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Pihaknya berharap, kehadiran mahasiswa dapat menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan agar lebih responsif terhadap persoalan yang tengah disorot publik.
“Harapan kami jelas, ada keterbukaan informasi kepada publik dan langkah konkret dari pihak terkait. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan,” tuturnya.
Sebagai penutup, pihaknya berencana akan mengundang pihak eksekutif yang terlibat dalam dugaan kasus tersebut. “Kami juga akan mengundang, Bupati, Sekda, dan BPKAD,” tutupnya.
Penulis: Icu Firmansyah || Editor: Sopandi
