KUNINGAN — Aula PMI Kabupaten Kuningan, Jumat (10/4/2026), menjadi ruang terbuka bagi keluhan yang selama ini tersimpan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, mendapati gambaran pembangunan yang belum sepenuhnya berpijak pada kebutuhan dasar warga.
Di tengah dorongan program digitalisasi dan Makan Bergizi Gratis (MBG), sejumlah desa justru masih berkutat pada persoalan klasik: air bersih dan akses jalan. Dalam forum itu, terungkap distribusi air melalui jaringan pipa lintas Kuningan–Windujaya–Cirebon belum menjangkau seluruh wilayah. Desa Karangmuncang dan Jamugeulis termasuk yang disebut masih berada di luar jangkauan layanan.
Bagi Ika, kondisi ini bukan sekadar kekurangan teknis, melainkan sinyal adanya ketimpangan dalam prioritas pembangunan. Terlebih, musim kemarau tinggal menunggu waktu.
“Air bersih itu kebutuhan paling dasar. Kalau ini belum tuntas, artinya ada yang harus dibenahi serius,” ujarnya di hadapan peserta forum.
Paradoks Jalan Setapak dan Desa Wisata
Sorotan berikutnya mengarah ke Kecamatan Kramatmulya. Potensi desa wisata yang kerap digaungkan, menurut Ika, belum ditopang infrastruktur memadai. Akses menuju lokasi wisata masih berupa jalan setapak, sulit dilalui kendaraan, dan jauh dari standar pendukung kawasan wisata.
Ia menilai ada jurang antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Ambisi mendorong sektor pariwisata dinilai belum dibarengi keseriusan membangun akses dasar.
Situasi serupa ditemui di Desa Cibentang. Para petani masih menggantungkan mobilitasnya pada jalur sempit menuju lahan. Usulan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang telah lama diajukan belum menunjukkan perkembangan berarti.
“Jalan tani itu bukan pelengkap. Itu bagian dari produktivitas. Kalau aksesnya sulit, biaya dan tenaga petani ikut tergerus,” kata Ika.