KUNINGAN — Aula PMI Kabupaten Kuningan, Jumat (10/4/2026), menjadi ruang terbuka bagi keluhan yang selama ini tersimpan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, mendapati gambaran pembangunan yang belum sepenuhnya berpijak pada kebutuhan dasar warga.
Di tengah dorongan program digitalisasi dan Makan Bergizi Gratis (MBG), sejumlah desa justru masih berkutat pada persoalan klasik: air bersih dan akses jalan. Dalam forum itu, terungkap distribusi air melalui jaringan pipa lintas Kuningan–Windujaya–Cirebon belum menjangkau seluruh wilayah. Desa Karangmuncang dan Jamugeulis termasuk yang disebut masih berada di luar jangkauan layanan.
Bagi Ika, kondisi ini bukan sekadar kekurangan teknis, melainkan sinyal adanya ketimpangan dalam prioritas pembangunan. Terlebih, musim kemarau tinggal menunggu waktu.
“Air bersih itu kebutuhan paling dasar. Kalau ini belum tuntas, artinya ada yang harus dibenahi serius,” ujarnya di hadapan peserta forum.
Paradoks Jalan Setapak dan Desa Wisata
Sorotan berikutnya mengarah ke Kecamatan Kramatmulya. Potensi desa wisata yang kerap digaungkan, menurut Ika, belum ditopang infrastruktur memadai. Akses menuju lokasi wisata masih berupa jalan setapak, sulit dilalui kendaraan, dan jauh dari standar pendukung kawasan wisata.
Ia menilai ada jurang antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Ambisi mendorong sektor pariwisata dinilai belum dibarengi keseriusan membangun akses dasar.
Situasi serupa ditemui di Desa Cibentang. Para petani masih menggantungkan mobilitasnya pada jalur sempit menuju lahan. Usulan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang telah lama diajukan belum menunjukkan perkembangan berarti.
“Jalan tani itu bukan pelengkap. Itu bagian dari produktivitas. Kalau aksesnya sulit, biaya dan tenaga petani ikut tergerus,” kata Ika.
Mengawal Dapur MBG dan Isu Sosial
Pada sektor sosial, Ika menyoroti keberlanjutan program MBG. Ia mengingatkan agar pengelolaan dapur tidak mengulang kasus di daerah lain, di mana operasional terhenti akibat persoalan internal.
Menurutnya, pengawasan harus diperketat sejak awal, terutama dalam tata kelola dan distribusi. “Program ini menyangkut gizi anak-anak. Tidak boleh ada celah penyimpangan,” ujarnya.
Di luar itu, ia juga menyinggung meningkatnya ketergantungan gawai di kalangan remaja. Pemerintah daerah, kata dia, perlu hadir melalui pendekatan edukatif, bukan sekadar imbauan.
Isu lingkungan dan kelembagaan tak luput dari perhatian. Lahan kritis yang rawan bencana, serta kebutuhan peningkatan kapasitas relawan PMI, dinilai memerlukan intervensi yang lebih terstruktur.
Menagih Tindak Lanjut
Menutup pengawasannya, Ika menegaskan bahwa seluruh temuan ini akan dibawa ke pembahasan lintas sektor di tingkat provinsi. Ia memastikan aspirasi warga tidak berhenti sebagai catatan administratif.
“Ini bukan sekadar laporan. Ini mandat yang harus diperjuangkan. Program tidak boleh hanya rapi di atas kertas, tapi kosong di lapangan,” tegasnya.
Pengawasan tersebut menegaskan satu hal: di balik berbagai program yang terus digulirkan, pekerjaan rumah soal kebutuhan dasar warga Kuningan masih belum sepenuhnya terselesaikan. (ali)
