KUNINGAN — Peta kekuatan internal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kuningan mulai menemukan bentuknya. Pasca Konferensi Cabang pada 8 Desember 2025, struktur baru partai itu kini resmi dikukuhkan. Tiga nama berada di lingkar inti yaitu Nuzul Rachdy sebagai ketua, Tresnadi sebagai sekretaris, dan Muhammad Ridho Suganda di posisi bendahara.
Di atas kertas, komposisi ini tampak sebagai kelanjutan dari proses formal organisasi. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor 12.09/KPTS-DPC/DPP/II/2026 menjadi dasar penetapan, ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri. Total 19 nama tercantum dalam struktur yang akan memimpin partai pemenang pemilu legislatif di Kuningan itu hingga 2030.
Namun, seperti lazimnya politik internal partai, yang mengemuka bukan semata daftar nama, melainkan bagaimana struktur ini akan bekerja. Pengukuhan kepengurusan digelar bersamaan dengan pendidikan politik, rapat konsolidasi, dan bakti sosial di sekretariat DPC di Jalan Siliwangi, Ciharendong, Jumat (24/4/2026).
Hadir sejumlah pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, di antaranya Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Bedi Budiman dan Hj. ika Siti Rahmatika.
Dalam arahannya, Bedi menekankan satu hal yaitu pekerjaan belum selesai. Struktur yang terbentuk di tingkat kabupaten harus segera diturunkan hingga ke lapisan terbawah. Ia menyebut, pembentukan pengurus anak cabang dan ranting memang telah dilaporkan rampung, namun verifikasi tetap akan dilakukan.“Secara laporan sudah 100 persen. Tapi kami akan cek ulang. Yang penting bukan sekadar terbentuk, tapi berjalan,” ujarnya.
Pernyataan itu menyiratkan satu pesan yang kerap berulang dalam tubuh partai, dimana konsolidasi tak berhenti di atas kertas. Penguatan organisasi justru diuji pada sejauh mana mesin partai bekerja di tingkat desa hingga lingkungan terkecil.
Forum konsolidasi tersebut dihadiri pula oleh 32 pengurus anak cabang dari seluruh kecamatan, serta jajaran Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Kuningan. Pertemuan ini menjadi semacam titik awal bagi kepengurusan baru sebelum memasuki agenda politik yang lebih konkret.