KUNINGAN — Layanan jaminan kesehatan yang mendadak nonaktif hingga distribusi bantuan sosial (bansos) yang dinilai salah sasaran memicu kekecewaan warga Desa Sindangbarang, Kecamatan Jalaksana. Problem klasik kesejahteraan sosial ini menyeruak dalam agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E., di Bale Kampung Dusun Wage, Jumat (25/9/2026).
Di hadapan legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XIII tersebut, masyarakat setempat mengeluhkan banyaknya kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan secara sepihak maupun BPJS mandiri yang menunggak akibat keterbatasan ekonomi. Situasi kian memprihatinkan karena mayoritas warga belum terpapar informasi mengenai program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) dari BPJS Kesehatan untuk mencicil tunggakan.
Pemicu utama dari polemik ini mengakar pada penetapan kriteria data kesejahteraan (desil). Warga yang secara riil berada dalam kondisi miskin ekstrem justru kerap tidak terakomodasi dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Banyak lansia dan janda kurang mampu yang luput dari daftar penerima. Sebaliknya, warga yang secara ekonomi relatif mampu justru masih menerima kucuran bansos. Carut-marut data ini memicu ketimpangan dan kecemburuan sosial di tingkat bawah,” ungkap catatan aspirasi warga di lokasi.
Ika Siti Rahmatika Dorong Pemutakhiran Data Faktual
Merespons temuan dan aduan warga tersebut, Hj. Ika Siti Rahmatika menegaskan perlunya Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk segera melakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala (updating DTKS/Data P3KE) dengan melibatkan pemerintah desa setempat secara langsung.
Langkah verifikasi faktual ini dinilai krusial agar klasifikasi status desil warga dapat menggambarkan kondisi sosio-ekonomi yang sebenarnya, sekaligus memperkecil margin kesalahan sasaran (exclusion and inclusion error) dalam penyaluran bansos maupun kepesertaan BPJS PBI.
Selain sektor sosial-kesehatan, agenda pengawasan yang dipimpin Ika Siti Rahmatika tersebut juga menyerap deretan aspirasi warga Sindangbarang lainnya. Di antaranya perbaikan jaringan saluran irigasi sekunder pertanian, peningkatan sarana madrasah, pembinaan UMKM bata merah lokal, serta optimalisasi lahan bengkok desa menjadi objek wisata kemah berbasis masyarakat. ***
