JAKARTA — Kabupaten Kuningan resmi terpilih sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang menerima program Bantuan Teknis (Bantek) penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Region I dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Penjabat (Pj) Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, bersama Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan RDTR Region I di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Melalui pendanaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Region I tersebut, Pemkab Kuningan menetapkan dua wilayah utama sebagai prioritas penyusunan RDTR tahun ini, yakni Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Cigugur.
“Alhamdulillah, Kuningan mendapatkan perhatian bantuan bantek untuk penyusunan RDTR. Sementara dua wilayah dulu tahun ini, untuk wilayah Kecamatan Kuningan dan wilayah Kecamatan Cigugur. Ini merupakan sebuah lompatan besar karena sudah sekian lama Kuningan tidak mempunyai RDTR,” ujar Dian didampingi Kepala DPUTR Kuningan, Ir. I. Putu Bagiasna, MT.
Jamin Kepastian Hukum Investasi dan Berlanjut ke Tiga Wilayah
Dian menjelaskan bahwa penyusunan RDTR berfungsi sebagai penjabaran detail dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Keberadaan dokumen hukum ini dinilai krusial untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, baik bagi zonasi pemukiman warga maupun zonasi dunia usaha.
Pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi seluruh kebutuhan data teknis agar proses penyusunan berjalan transparan dan tepat waktu. Langkah percepatan ini diposisikan untuk menyambut gelombang investasi baru tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.
“RDTR menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum. Harapannya semakin terbuka untuk investasi, tentu investasi yang sesuai dengan kondisi Kuningan, yakni ramah lingkungan,” tegasnya.
Setelah penyelesaian RDTR Kecamatan Kuningan dan Cigugur pada tahun ini, program bantek dari pemerintah pusat diproyeksikan berlanjut ke tiga kecamatan strategis lainnya pada tahun depan dengan mempertimbangkan eskalasi ekonomi, potensi pariwisata, serta kawasan industri daerah. ***
