KUNINGAN – Dinamika internal Partai Gerindra Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan menyusul pernyataan Wakil Bupati Kuningan yang menyatakan tetap berkomitmen menjaga loyalitas kepada partai dan menuntaskan masa baktinya hingga 2029, meskipun nantinya harus berada di luar struktur kepengurusan.
Menanggapi pernyataan tersebut, mantan Ketua DPC Gerindra Kuningan, Dede Ismail, seolah “menceramahi” dan menegaskan bahwa dalam berpolitik, loyalitas dan pengabdian kepada partai, bangsa, serta masyarakat seharusnya tidak diukur dari jabatan maupun posisi dalam struktur organisasi.
Menurut Deis, setiap kader harus memiliki kesiapan mental untuk menerima apa pun keputusan partai, termasuk ketika tidak mendapatkan mandat atau posisi yang diharapkan. Baginya, perjuangan politik membutuhkan keikhlasan, kebijaksanaan, dan kesediaan menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi.
Ia juga menilai seorang pejabat publik, terlebih figur yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala daerah, perlu menunjukkan sikap bijak dalam menyikapi dinamika politik. Ia mengingatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak harus selalu diwujudkan melalui jabatan strategis di partai maupun pemerintahan.
“Dalam politik itu harus ada ilmu ikhlas. Kita berjuang bukan semata-mata untuk mendapatkan jabatan, tetapi bagaimana bisa memberikan manfaat bagi bangsa, negara, dan masyarakat,” ujarnya, Rabu, (14/10/2026) didampingi oleh seluruh anggota fraksi DPRD Gerindra.
Ia mencontohkan perjuangan para pahlawan yang rela berkorban demi kemerdekaan dan masa depan generasi penerus, tanpa menjadikan kepentingan pribadi sebagai tujuan utama. Semangat serupa, menurutnya, semestinya menjadi landasan bagi setiap kader dalam menjalankan perjuangan politik.
Terkait dinamika penentuan kepemimpinan Partai Gerindra di Kabupaten Kuningan, Deis menegaskan bahwa kewenangan menentukan dan memberikan mandat kepengurusan berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Ia menyatakan seluruh kader, termasuk anggota Fraksi Gerindra di DPRD Kabupaten Kuningan, memiliki kapasitas dan kesempatan untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan. Karena itu, penentuan figur yang akan dipercaya memimpin partai harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme organisasi.
Deis juga mengingatkan bahwa keputusan DPP harus diterima dengan lapang dada oleh seluruh kader. Menurutnya, pimpinan pusat memiliki pertimbangan tersendiri dalam menilai kapasitas, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi sebelum menetapkan figur yang akan menerima mandat.
Sebagai kader yang turut merintis Partai Gerindra di Kabupaten Kuningan sejak 2008, Dede mengaku memahami bahwa membangun partai membutuhkan proses panjang, kerja keras, dan pengorbanan. Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan baginya untuk menekankan pentingnya menjaga soliditas serta menghormati keputusan organisasi.
Ia juga menegaskan bahwa dinamika politik internal tidak semestinya berkembang menjadi persaingan yang mengabaikan mekanisme resmi partai. Menurutnya, penentuan kepemimpinan harus mengacu pada keputusan DPP, bukan sekadar spekulasi mengenai siapa yang akan menjadi kandidat.
Tak hanya itu, Deis turut menyinggung perjuangan seluruh kader Gerindra dalam Pemilu 2024. Ia mengakui bahwa para anggota fraksi telah bekerja keras dalam kontestasi pemilihan legislatif sekaligus memperjuangkan kemenangan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden.
Meski Prabowo berhasil terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, hasil Pilpres 2024 di Kabupaten Kuningan tidak sesuai dengan harapan Gerindra. Kondisi tersebut, menurut Dede, menjadi bagian dari evaluasi politik yang harus disikapi secara dewasa oleh seluruh kader.
Ia menilai tidak ada figur yang dapat menganggap dirinya paling berhak atas posisi kepemimpinan maupun pencalonan dalam kontestasi politik mendatang. Semua kader memiliki peluang, sepanjang mampu menunjukkan kapasitas, kerja nyata, dan komitmen terhadap perjuangan partai.
Sejumlah nama yang berpotensi muncul dalam dinamika politik Kuningan ke depan, baik dari kalangan kader partai maupun tokoh masyarakat, menurutnya, tetap memiliki kesempatan. Namun, keputusan akhir akan sangat bergantung pada mekanisme partai serta perkembangan politik dan hasil pemilu mendatang.
Mengenai kemungkinan perubahan jadwal pemilihan legislatif dan pilkada pada masa mendatang, Deis menyinggung dinamika regulasi pemilu yang perlu dicermati. Meski demikian, kepastian jadwal penyelenggaraan pemilu tetap harus mengacu pada ketentuan hukum dan keputusan resmi pemerintah bersama lembaga terkait.
Sebagai bagian dari pendiri Gerindra Kuningan, Deis turut menegaskan bahwa kesediaan seseorang untuk mundur dari jabatan demi kepentingan organisasi bukanlah bentuk kekalahan, melainkan dapat menjadi sikap politik yang terhormat apabila dilandasi pertimbangan matang.
Ia mengaku telah mengambil sikap tersebut dengan mempertimbangkan perolehan kursi, kondisi organisasi, serta kebutuhan partai ke depan. Baginya, kepentingan Gerindra harus tetap menjadi prioritas di atas ambisi pribadi.
Ia berharap dinamika internal yang berkembang tidak mengganggu soliditas kader Gerindra di Kabupaten Kuningan. Ia mengajak seluruh kader untuk tetap menjaga komunikasi, menghormati keputusan organisasi, dan melanjutkan kerja politik yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Siapa pun yang nantinya mendapatkan mandat, itulah keputusan partai yang harus dihormati. Perjuangan tidak berhenti hanya karena kita tidak berada di posisi tertentu. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap berkontribusi dan menjaga kepercayaan masyarakat,” demikian pesan yang ditekankannya.
Baginya, jabatan hanyalah bagian dari perjalanan politik, sedangkan loyalitas, keikhlasan, dan pengabdian merupakan prinsip yang harus tetap dijaga oleh setiap kader Partai Gerindra.***
