
KUNINGAN – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuningan tahun 2027 berlangsung dinamis antara usulan serikat pekerja dan para pengusaha. Meski begitu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) berhasil memediasi dan menyepakati tiga opsi.
Ketiga opsi tersebut akan disampaikan kepada Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi. Adapun ketiga opsi tersebut yaitu usulan dari serikat pekerja, usulan unsur pengusaha, dan skema Disnakertrans Kuningan.
Serikat pekerja berharap, UMK Kuningan 2027 sesuai dengan amanat undang-undang atau peraturan pemerintah tentang perlindungan pekerja yang mengharuskan besaran upah sesuai dengan Kebutuhan Layak Hidup (KLH) Kuningan sekitar Rp. 3.615.000 atau minimalnya di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 yang diperkirakan sebesar Rp. 3.000.000.
Sedangkan unsur pengusaha mengusulkan kenaikan UMK Kuningan disesuaikan dengan berbagai faktor perkembangan ekonomi yang memberikan keadilan, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Adapun usulannya penentuan penetapannya menggunakan formula alfa yang selama ini digunakan pemerintah dengan kenaikan antara 0,7 sampai 0,8 persen dari ketentuan sebelumnya.
Sementara itu, Disnakertrans Kuningan memberikan titik tengah berupa skema kenaikan bertahap mulai dari 75% di tahun 2027 sampai 100% di tahun 2031. Adapun presentasinya diambil dari angka KHL Kuningan tahun 2026 yaitu Rp. 3.615.000. Sehingga, Disnakertrans memberikan usulan kenaikan tahun ini menjadi Rp.2.711.250.
“Selain dua usulan dari serikat pekerja dan pihak perusahaan, kami juga memberikan skema kenaikan bertahap mulai tahun 2027 sebesar 75 persen dari KHL sampai 100 persen di tahun 2031,” ujar Kadisnakertrans Kuningan, Dr. Toto Toharudin, Jumat (20/11/2026)
Menurutnya, seluruh peserta pleno dari berbagai unsur menyepakati ketiga opsi yang menjadi bahan rekomendasi Bupati Kuningan kepada Gubernur Jawa Barat. Pihaknya juga menegaskan bahwa forum tersebut tidak memutuskan besaran final UMK Kuningan, karena kebijakan tersebut merupakan kewenangan provinsi.
“Alhamdulillah akhirnya kita sepakat untuk menentukan tiga opsi untuk segera disampaikan oleh Pak Bupati kepada Gubernur,” tuturnya.
Toto menegaskan, pendekatan kenaikan bertahap dipandang perlu dan jalan tengah agar peningkatan kesejahteraan pekerja dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan dunia usaha. Sebab, kenaikan upah yang terlalu tinggi dalam satu waktu dikhawatirkan dapat memberatkan perusahaan dan mengganggu iklim investasi di Kuningan.
“Posisi pemerintah berada di tengah. Kita memediasi antara keinginan pengusaha yang ingin terus berbuat banyak kepada masyarakat, di sisi lain para pekerja juga ingin hidup layak. Menuju hidup layak itu akan kita lakukan secara bertahap, karena kalau kenaikannya sekaligus dikhawatirkan bisa membuat perusahaan kolaps,” jelasnya.
Toto kembali menegaskan bahwa hasil pleno tersebut belum menjadi keputusan final. Kesepakatan tersebut akan menjadi rekomendasi Bupati Kuningan kepada Gubernur Jawa Barat. Tapi pihaknya mengupayakan UMK Kuningan tidak bertahan di tiga posisi terakhir sebagaimana tahun sebelumnya.
“Ini baru usulan dan rekomendasi. Nanti Pak Bupati memberikan rekomendasi kepada Gubernur bahwa Kuningan mengajukan beberapa opsi. Keputusan akhirnya tetap ada di Gubernur yang akan ditetapkan pada 25 November,” pungkasnya.
Terpisah, salah satu akademisi Unisa Kuningan, Sopandi, yang turut hadir pada kesempatan itu menanggapi dinamika pleno tersebut. Menurutnya, pihak-pihak yang berkepentingan dalam penentuan kebijakan tersebut harus mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan kedua pihak, baik pekerja maupun perusahaan.
Dirinya tidak memungkiri besaran biaya hidup atau KLH Kuningan saat ini jauh lebih besar dari UMK 2026. Karena itu sangat wajar ketika para serikat kerja atau buruh memperjuangkan haknya untuk mendapatkan upah secara layak dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
“Tetapi keputusannya nanti harus memberi dampak baik untuk kedua pihak, baik pekerja maupun perusahaan. Yang paling penting dari kebijakan nanti adalah keberlangsungan kerja. Perusahaan bisa tumbuh berkembang menyediakan lapangan kerja dan para pekerja mendapat penghasilan yang layak dan manusiawi,” tuturnya. (Icu)


