
KUNINGAN — Persaingan antara toko swalayan modern berjejaring dengan warung kelontong maupun pedagang pasar tradisional menjadi sorotan utama dalam Reses I Tahun Sidang 2026–2027 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, di Balai Desa Luragunglandeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Jumat (20/11/2026).
Dalam dialog bersama warga, para pelaku usaha kecil mempertanyakan pengawasan perizinan, pengaturan jarak pendirian gerai modern terhadap pasar tradisional, hingga kedisiplinan jam operasional buka dan tutup. Warga menilai modal besar dan jaringan distribusi ritel modern kian menggerus pangsa pasar pedagang kecil jika regulasi zonasi dan jam buka hanya berjalan di atas kertas.
Sebagai penyeimbang ekonomi desa, warga turut mengusulkan penguatan Koperasi Desa melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen produksi, dan tata kelola rantai pasok agar pelaku UMKM lokal mampu menjadi pemasok langsung kebutuhan barang maupun jasa.
“Pertumbuhan usaha modern harus tetap memperhatikan keberadaan pedagang kecil. Pemerintah perlu memastikan aturan perizinan, zonasi, dan jam operasional dijalankan secara konsisten agar warung kelontong dan pasar tradisional tetap memiliki ruang untuk berkembang,” ujar Ika.
Soroti Panas Ekstrem 39 Derajat Celsius hingga Jalan Permukiman
Selain persoalan ekonomi kerakyatan, forum reses juga merekam keresahan warga menghadapi suhu panas ekstrem di wilayah Luragung yang disebut bisa menembus 39 derajat Celsius. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu krisis air bersih, mengancam lahan pertanian, dan mengganggu kesehatan warga. Warga mengusulkan penyediaan sumber air cadangan, penanaman pohon peneduh di area permukiman maupun fasilitas umum, serta edukasi pencegahan gangguan kesehatan akibat paparan panas.
Di sektor infrastruktur dasar, Ika mendorong inventarisasi serta pemerataan perbaikan jalan lingkungan permukiman yang berlubang, berbatu, dan minim saluran drainase melalui skema rabat beton atau pemasangan paving block. Seluruh aspirasi dari Desa Luragunglandeuh tersebut dihimpun sebagai pokok pikiran DPRD Jawa Barat untuk dikoordinasikan bersama perangkat daerah terkait sesuai kewenangan. (ali)


