KUNINGAN – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Kuningan mewanti-wanti para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas. Badan pengawas pemilu ini tak segan bertindak jika ada ASN yang mulai bermain api politik sebelum waktunya.
Ketua Bawaslu Kuningan Firman menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi ke Pemkab Kuningan agar ASN tidak terlibat politik praktis.
“Kami terus melakukan kajian dan pengawasan terhadap netralitas ASN. Ini bagian penting dari tahapan Pilkada,” tegas Firman kepada wartawan.
Cuti atau Kena Sanksi
Menurut Firman, ASN yang berniat ikut kontestasi atau terlibat aktif dalam kegiatan politik wajib cuti di luar tanggungan negara, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri.
“SKB lima Menteri jelas: ASN yang melakukan sosialisasi dan pendekatan ke partai harus cuti. Ini demi menjaga etika dan keadilan dalam pemilu,” ujarnya.
SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri PAN-RB, Mendagri, Plt. Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu RI. Isinya menegaskan bahwa ASN tidak boleh berpihak kepada calon, partai, atau kepentingan politik manapun.
Pj Bupati: Ikuti Aturan, Jangan Cari Celah
Terpisah, Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat mengakui telah menerima surat dari Bawaslu terkait pengawasan netralitas ASN. Ia bahkan telah memerintahkan Sekda dan Asda untuk segera menindaklanjuti isi SKB tersebut.
“Kalau memang ASN mau nyalon, silakan cuti di luar tanggungan negara. Ikuti proses, nanti kalau sudah penetapan ya berhenti jadi ASN,” ujar Iip.
Soal ASN yang mulai santer digadang-gadang maju dalam Pilkada, Iip menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu.
“Biar Bawaslu saja yang awasi dan verifikasi. Kami di pemerintah hanya memastikan aturan dijalankan,” katanya.
Spanduk Calon Sudah Menjamur, Bawaslu Tunggu Aturan KPU
Mengenai maraknya spanduk para bakal calon bupati yang mulai menghiasi sejumlah titik di Kuningan, Firman mengatakan pihaknya masih menunggu regulasi teknis dari KPU soal tahapan sosialisasi dan kampanye.
“Kami masih menunggu regulasi tahapan dari KPU. Saat ini belum masuk masa kampanye, jadi semua materi masih kami pantau,” katanya. (ali)
