KUNINGAN — Pelantikan 160 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kuningan menuai sorotan tajam. Di balik seremoni yang digelar hari ini, muncul dugaan praktik nepotisme dan pelanggaran prosedur seleksi oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Kuningan, Achmad Irsyad Imanuddin, mengungkapkan ada peserta yang diloloskan masuk 10 besar tanpa melalui tahapan wawancara.
“Sungguh ironi. Ini menodai proses yang katanya menjunjung asas jurdil dan luber. Komisioner KPU seakan bermain-main dengan aturan,” ujar Irsyad, Sabtu (18/5).
Ia bahkan menyebut KPU Kuningan telah mengkhianati kepercayaan publik. Irsyad mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut.
Tak hanya itu, Irsyad menyebut beredar daftar hadir pertemuan calon PPK sehari sebelum pengumuman, dan seluruh nama dalam daftar itu akhirnya dilantik sebagai anggota PPK.
“Apakah ini hanya demi memuaskan hasrat politik tertentu? Ini mencederai demokrasi. Ketua KPU harus diberhentikan demi menjaga netralitas proses investigasi,” tegasnya.
Spanduk Tikus Berdasi dan Isu Transaksional
Sorotan tak hanya datang dari IPM. Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kuningan, Sandi, juga menyampaikan keprihatinannya.
Menurutnya, munculnya spanduk protes bergambar tikus berdasi pasca pelantikan, mencerminkan kekecewaan masyarakat. JPPR menerima banyak laporan tentang dugaan praktik kecurangan sistematis dalam proses rekrutmen PPK.
