Oleh: Dadan Satyavadin Pemerhati Kebijakan Publik
Polemik pipa air PDAM yang membentang dari Kuningan menuju Indramayu seharusnya tidak dipersempit sebagai sekadar persoalan teknis perizinan. Ia adalah potret telanjang dari pengawasan negara yang datang terlambat, terutama oleh lembaga yang justru diberi mandat menjaga tata kelola sumber daya air: Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Sejumlah media lokal telah memberitakan bahwa proyek SPAM untuk Indramayu Timur mengambil air dari wilayah Kuningan, khususnya dari titik-titik mata air seperti Cikalahang dan Kaduela, yang secara hidrologis merupakan bagian dari sistem air Ciremai. Air itu dialirkan melalui pipa sepanjang puluhan kilometer menuju Indramayu untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di hilir. Fakta ini bukan rahasia, bukan pula isu baru.
Yang menjadi persoalan serius justru begini: proyek itu telah berjalan lebih dari tujuh tahun, namun baru belakangan BBWS menyatakan adanya pelanggaran berupa tidak dilaksanakannya kajian teknis sebagai syarat perizinan. Jika kajian teknis memang merupakan prasyarat mutlak, maka pertanyaan paling jujur bukan hanya ditujukan kepada PDAM, melainkan juga kepada BBWS sendiri: ke mana fungsi pengawasan selama lebih dari tujuh tahun itu?
Air Ciremai bukan air biasa. Ia adalah air hulu, air strategis, air yang menopang keseimbangan wilayah atas dan bawah. Karena itu, pemanfaatannya seharusnya berada di bawah pengawasan teknis ketat sejak tahap perencanaan, bukan sekadar diperiksa setelah pipa terpasang, proyek berjalan, dan investasi publik terlanjur digelontorkan. Pengawasan yang baru aktif di ujung cerita bukanlah ketegasan, melainkan pengakuan bahwa negara pernah absen.
