Cikalpedia
”site’s ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s
Jabar

Andamui Menagih Janji: Ika Siti Rahmatika Soroti Ketimpangan Normalisasi Sungai

/Dok.Ist

KUNINGAN — Aula Desa Andamui, Kecamatan Ciwaru, mendadak berubah menjadi ruang pengadilan aspirasi pada Minggu (12/4/2026). Di hadapan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, warga tidak lagi sekadar bercerita, mereka “menagih”. Dari ancaman luapan Sungai Cijureuy yang tak kunjung dijinakkan hingga sengkarut BPJS Kesehatan yang memutus asa warga miskin, pengawasan kali ini membedah lubang-lubang besar dalam pelayanan publik di pelosok Kuningan.

Isu banjir menjadi peluru pertama yang dilepaskan warga. Di Andamui, ada anomali pembangunan yang menyesakkan: dari tiga sungai yang membelah desa, dua di antaranya sudah molek melalui normalisasi pemerintah pusat. Namun, Sungai Cijureuy justru dibiarkan mengalami pendangkalan dan penyempitan parah. Akibatnya, bagi warga di wilayah timur desa, hujan deras bukan lagi berkah, melainkan lonceng peringatan akan masuknya air ke ruang tamu.

“Setiap hujan besar, kami sudah siap-siap air masuk rumah,” keluh seorang warga, menggambarkan kepasrahan atas ancaman yang telah bertahun-tahun dianggap angin lalu oleh birokrasi.

Hj. Ika Siti Rahmatika menangkap adanya ketimpangan prioritas yang nyata. Ia menilai normalisasi Sungai Cijureuy bukan lagi urusan teknis semata, melainkan urusan nyawa. Ika mendesak agar ego sektoral antar-lembaga segera diakhiri demi rasa aman kolektif masyarakat Andamui.

BPJS dan Labirin Desil yang Menyesatkan

Persoalan tak berhenti di urusan fisik. Di sektor kesehatan, warga Andamui terjebak dalam labirin birokrasi BPJS yang membingungkan. Ika menerima laporan mengenai pemutusan akses kepesertaan secara sepihak dan tiba-tiba. Ironisnya, di tengah keterbatasan ekonomi, warga justru dibebani klasifikasi desil yang tidak akurat—memaksa mereka yang seharusnya dibantu untuk membayar iuran yang tak sanggup dipenuhi.

“Kalau masyarakat tidak paham statusnya, artinya ada yang salah dalam penyampaian informasi,” tegas Ika. Ia mengkritik keras minimnya sosialisasi dan transparansi data yang membuat warga miskin kehilangan hak konstitusionalnya untuk berobat.

Baca Juga :  Ika Siti Rahmatika Soroti MBG Numpang Desa Lain dan Kelangkaan Pupuk di Mekarsari