KUNINGAN — Di tengah udara sejuk dataran tinggi Kuningan Selatan, sebuah forum krusial digelar untuk menentukan nasib pembangunan tahun depan. Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., hadir langsung membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Cilebak untuk tahun anggaran 2026 pada Kamis (12/2/2026).
Kehadiran orang nomor satu di Kuningan ini bukan sekadar seremoni gunting pita atau ketuk palu. Dian datang dengan pesan yang menohok soal mentalitas birokrasi dalam menyusun anggaran. Ia mewanti-wanti agar Musrenbang tidak terjebak menjadi ritual tahunan yang administratif tanpa menyentuh substansi masalah di akar rumput.
“Perencanaan harus berangkat dari kondisi riil di lapangan. Jangan didasarkan pada keinginan, tetapi kebutuhan yang paling mendesak dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tegas Dian di hadapan para kepala desa dan tokoh masyarakat yang memadati aula kecamatan.
Bupati Dian menyadari bahwa wilayah selatan, termasuk Cilebak, seringkali merasa dianaktirikan karena jarak geografis dari pusat kota. Namun, dalam paparannya, ia menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal daerah tahun 2026 justru mulai memberikan porsi lebih bagi wilayah pinggiran. Setelah melalui fase penyehatan fiskal melalui efisiensi ketat, pemerintah daerah kini mulai mampu mengalokasikan anggaran lebih besar untuk infrastruktur fisik.
Fokus utamanya jelas: perbaikan jalan rusak, normalisasi irigasi untuk menggenjot produktivitas pertanian, serta penguatan sektor-sektor produktif di desa. Bagi Dian, usulan yang banyak namun tidak fokus hanya akan menjadi “daftar belanja” yang sulit terealisasi.
“Sedikit usulan tidak masalah, yang penting prioritas dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Pesan ini seolah menjadi sinyal bagi para kepala desa agar lebih jeli memilah program yang paling darurat bagi warga mereka.
Camat Cilebak, Rio Cahyadi, SE., M.MPd., memberikan gambaran betapa menantangnya mengelola wilayah dengan luas 3.181 hektar yang didominasi pegunungan ini. Dengan populasi lebih dari 11 ribu jiwa yang tersebar di tujuh desa, masalah infrastruktur bukan hanya soal aspal jalan.
Salah satu isu krusial yang diangkat Rio adalah jaringan telekomunikasi. Di beberapa titik Cilebak, warga masih kesulitan mendapatkan sinyal yang stabil, sebuah ironi di tengah narasi digitalisasi yang gencar didorong pemerintah pusat. Selain itu, peningkatan layanan pemerintahan di tingkat kecamatan juga menjadi aspirasi utama yang dibawa ke meja Musrenbang.
“Musrenbang ini menjadi momentum penyelarasan pembangunan desa dengan visi Kuningan Melesat. Kami ingin perencanaan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama penguatan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur pendukung desa,” kata Rio.
Musrenbang ini turut dihadiri oleh jajaran Bappeda, anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat, serta unsur Forkopimcam. Kehadiran legislatif diharapkan mampu mengawal aspirasi warga Cilebak agar tidak rontok saat pembahasan di tingkat kabupaten.
Di akhir arahannya, Bupati Dian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah. Baginya, pembangunan sehebat apapun tidak akan berjalan di atas tanah yang penuh konflik. Dengan perencanaan yang jujur dan objektif, Cilebak diharapkan mampu keluar dari bayang-bayang ketertinggalan dan menjadi bagian penting dari kemajuan Kuningan di tahun-tahun mendatang. (ali)
