KUNINGAN – Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, menyebut proses penyusunan Peraturan Bupati atau Perbup terkait tunjangan anggota DPRD Kabupaten Kuningan sedikit lagi rampung.
Hal tersebut disampaikan, Dian, saat menjawab pertanyaan wartawan usai kegiatan rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Kuningan. Ia mengatakan, saat ini regulasi tersebut tengah memasuki tahapan harmonisasi di tingkat kementerian.
“Lagi berproses, lagi berproses,” ujarnya, Rabu, (12/5/2026) di Gedung DPRD Kuningan.
Ketika ditanya apakah prosesnya masih akan berlangsung lama, Dian menyebut penyelesaiannya tinggal menunggu tahapan akhir administrasi.
“Ya tergantung, sekarang sudah prakondisi harmonisasi di Menteri Hukum. Sudah hampir final kok, beres,” katanya.
Meski demikian, Dian belum menjelaskan secara rinci poin-poin yang diatur dalam Perbup tersebut. Ia menegaskan seluruh proses penyusunan regulasi harus mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kan semuanya ada aturan mainnya,” ucapnya.
Selain membahas tunjangan dewan, Dian juga menyinggung sejumlah program pembangunan daerah yang saat ini masih dalam proses administrasi. Ia memastikan sejumlah pekerjaan yang bersumber dari APBD akan mulai berjalan pada Juni mendatang, termasuk proyek infrastruktur jalan.
“Belum, mulai bulan Juni. Kemarin kita ada pergeseran-pergeseran dan harmonisasi juga dari pusat dan provinsi. Mudah-mudahan minggu-minggu ini beres,” tutupnya.
Perbup tunjangan DPRD menjadi polemik karena tidak disediakan ketika tunjangan untuk anggota DPRF Kuninhan dibayarkan. Kesediaan Perbup tersebut menjadi prioritas dan ditunggu-tunggu untuk menjadi payung hukum bagi program yang akan dilakukan.
Penulis: Icu Firmansyah || Editor: Sopandi