KUNINGAN – Isu pengembalian uang negara atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terkait tunjangan anggota DPRD Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan publik. Bahkan, beredar kabar bahwa setiap anggota dewan harus mengembalikan uang hingga Rp165 juta.
Namun, kabar mengenai besaran TGR tersebut belum mendapat pembenaran dari pihak terkait. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan, Dimas Satria Putra, secara tegas membantah informasi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan usai menghadapi massa aksi dari Go Peka di Kantor Kejari Kuningan, Rabu (11/11/2026). Saat dikonfirmasi mengenai kabar adanya TGR sebesar Rp165 juta per anggota DPRD, ia langsung membantahnya.
“Enggak, enggak. Tidak ada, tidak ada,” tegasnya.
Ketika kembali ditanya mengenai isu pengembalian uang negara yang disuarakan massa aksi, Dimas kembali menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Enggak ada,” jawabnya singkat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, memilih tidak banyak berkomentar terkait polemik tunjangan tersebut. Ia menyebut persoalan itu masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum (APH).
Hal itu disampaikan Nuzul saat menghadapi aksi demonstrasi Aliansi BEM Kuningan di Gedung DPRD Kuningan, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, pihak DPRD menghormati proses yang sedang berjalan dan tidak akan melakukan intervensi terhadap penanganan perkara tersebut.
“Ini sedang dalam proses, APH. Kita hormati dan kita tidak akan mengintervensi untuk masalah itu,” ujarnya.
Saat kembali ditanya mengenai kepastian informasi TGR, Nuzul belum memberikan penjelasan lebih jauh. Ia hanya menegaskan bahwa persoalan tersebut masih dalam proses. “Masih dalam proses, ya,” katanya.
Perbedaan pernyataan dari kedua pihak tersebut menambah perhatian publik terhadap polemik tunjangan DPRD Kuningan. Terlebih, informasi mengenai nominal pengembalian uang negara yang beredar di masyarakat hingga kini belum memperoleh kepastian dari pihak berwenang. (Icu)
