KUNINGAN – Aliansi mahasiswa yang merupakan aktivis BEM tiga kampus di Kuningan menyoal keberadaan LGBT di Kuningan.
Kepada DPRD mereka meminta supaya dibuatkan Peraturan Daerah tentang keprihatinannya itu.
Permintaan disampaikan melalui unjuk rasa pada, Kamis (12/11/2026) lalu. Masa yang sekitaran 30 orang itu menyuarakan lima tuntutan, salah satunya tentang LGBT atau sebutan untuk kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Sedangkan isu lain yang juga disoroti yaitu berbagai persoalan sosial, penegakan hukum, lingkungan, kebijakan pemerintah, dan evaluasi kinerja lembaga legislatif daerah.
Tentang LGBT, mahasiswa yang berasal dari BEM Universitas Islam Al-Ihya, Universitas Muhammadiyah Kuningan, dan DEMA INSTIKU itu mendesak supaya DPRD Kabupaten Kuningan segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) terkait pencegahan LGBT dan seks bebas di ruang publik.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya formulasi kebijakan yang mengedepankan pendekatan rehabilitasi secara komprehensif dan berorientasi pada kemanusiaan.
Selain itu, massa aksi menuntut aparatur sipil negara (ASN) dan aparat penegak hukum menjaga integritas serta menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Mereka mengecam praktik penyadapan ilegal dan penyalahgunaan kewenangan yang dinilai dapat mencederai privasi masyarakat. Dalam tuntutan tersebut, mahasiswa meminta pengawasan PROPAM dan Kompolnas diperkuat untuk mengusut dugaan pelanggaran oleh oknum aparat.
Persoalan lingkungan turut menjadi perhatian. Aliansi BEM Kuningan mendesak pemerintah pusat menetapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan sebagai isu nasional. Mereka meminta percepatan penanganan kebakaran sekaligus pemulihan bagi masyarakat yang terdampak, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.
Di sektor kebijakan pemerintah, mahasiswa menuntut evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap program unggulan Kabinet Merah Putih, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka secara tegas menolak pembangunan fasilitas KDMP di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) apabila mengancam ketahanan pangan dan bertentangan dengan ketentuan tata ruang.
Tak kalah penting, mahasiswa turut menyoroti kinerja DPRD Kabupaten Kuningan selama dua tahun terakhir. Mereka mendesak adanya laporan pertanggungjawaban publik terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) legislatif, terutama dalam pembentukan dan pembaruan peraturan daerah yang dinilai berjalan lambat. DPRD juga diminta mengoptimalkan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, menyampaikan apresiasi terhadap aksi yang dilakukan mahasiswa. Menurutnya, isu-isu yang dibawa merupakan persoalan sosial yang patut menjadi perhatian bersama.
“Ya, sangat positif. Teman-teman ini membawa isu yang memang isu sosial, utamanya isu sosial yang sekarang menjadi keprihatinan kita semua,” ujarnya saat ditemui usai menerima aspirasi mahasiswa.
Terkait tuntutan mengenai LGBT, Nuzul menyebut terdapat kesamaan perhatian antara mahasiswa, DPRD, dan pemerintah daerah terhadap persoalan tersebut. Ia mengaku prihatin dengan isu yang berkembang di tengah masyarakat dan menyampaikan perlunya langkah bersama melalui kampanye sosial.
Ia juga menilai kritik mahasiswa terhadap kinerja DPRD selama dua tahun terakhir sebagai masukan yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh anggota legislatif.
“Isu-isu lain saya kira ini juga sangat positif. Kritik kepada kita, dua tahun DPRD harus diperbaiki, itu kritik untuk kita semua,” ungkapnya.
Saat ditanya mengenai sejauh mana perkembangan isu LGBT di Kabupaten Kuningan, Nuzul mengakui belum memiliki gambaran maupun data yang cukup untuk menjelaskan kondisi tersebut secara terukur.
Namun, berdasarkan isu yang berkembang di masyarakat, ia menyebut persoalan tersebut telah menjadi perhatian. “Saya belum masuk ke sana, karena saya juga sulit untuk masuk. Tapi dari isu yang berkembang, memang ini sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat meresahkan,” tuturnya. (Icu)
