KUNINGAN – Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terus ditingkatkan oleh Bapenda dengan menggaet anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Upaya itu dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi pembayaran pajak di Jawa Barat.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, H. Dudy Pamuji, menerangkan bahwa keterlibatannya dalam sosialisasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab politik dan fungsi pengawasan legislatif.
“Sebetulnya ini merupakan tugas Samsat. Namun, sebagai bagian dari Komisi III, saya merasa perlu ikut mendorong sosialisasi agar masyarakat semakin sadar membayar pajak. Kita harus bijak membayar pajak dan pemerintah juga harus bijak mengelola anggarannya,” tegas Dudy, Sabtu (14/11/2026) di BKPSDM Kuningan.
Sosok yang pernah menjadi calon Bupati Kuningan itu menekankan, prinsip utama pengelolaan pajak merupakan penghimpunan uang dari masyarakat yang harus kembali kepada masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan publik.
“Filosofinya sangat sederhana, yaitu dari rakyat harus kembali untuk rakyat,” tuturnya.
Karena itu, pihaknya juga ingin memastikan bahwa kesadaran membayar pajak harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang baik, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal itu dinilai penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
“Kebiasaan masyarakat yang menunda pembayaran pajak kendaraan setiap tahun masih menjadi tantangan. Padahal kepatuhan wajib pajak sangat menentukan optimalisasi penerimaan provinsi,” tuturnya.
Pantauan Cikalpedia, pada kesempatan itu peserta diberikan pemahaman mengenai kedudukan pajak daerah berdasarkan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023.
Pada forum tersebut ditegaskan, selain menjadi sumber PAD untuk membiayai belanja pembangunan, pajak memiliki fungsi pengaturan, termasuk mendukung pengendalian dampak lingkungan dan aktivitas kendaraan bermotor. Kemudian penerimaan pajak juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat,
“Mudah-mudahan masyarakat tidak lagi memandang pajak sebagai beban tahunan, melainkan sebagai partisipasi nyata dalam membangun daerah,” pungkas Dudy. (Isman)
