Nasib serupa dialami Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), yang hanya mampu meraup 24,69 persen dari target Rp1,07 miliar. Minimnya aktivitas publik dan pengelolaan aset wisata yang belum optimal disebut menjadi pemicu stagnasi pendapatan dari retribusi tempat rekreasi dan sewa gedung.
Bahkan Dinas Perhubungan (Dishub), yang targetnya Rp2 miliar dari retribusi parkir, masih menyisakan kekurangan Rp829 juta. Di lapangan, praktik pengelolaan parkir kerap menuai sorotan, penarikan tanpa karcis, titik parkir tidak terdata, hingga lemahnya kontrol lapangan disinyalir menjadi biang keladi kebocoran pendapatan Dishub.
BKPSDM juga mencatatkan hasil seret, baru mencapai 24,17 persen dari target Rp108 juta yang bersumber dari sewa gedung dan asrama UPTD.
Capaian SKPD yang rendah ini bukan hanya angka administratif. Ia menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah, tata kelola harus dibenahi total, aset harus segera dioptimalisasi, dan pengawasan harus diperketat.
Jika tidak ada langkah korektif yang masif dan segera setelah Rakortas, Kuningan berpotensi gagal memenuhi target PAD tahun ini dan menghadapi tekanan fiskal yang lebih berat di tahun mendatang. Kegagalan ini akan berdampak langsung pada terhambatnya program pembangunan demi kesejahteraan rakyat. SKPD penghasil PAD kini dituntut untuk meninggalkan pola lama dan bergerak lebih agresif untuk mengamankan penerimaan daerah. (ali)
