KUNINGAN – Mesin Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan menunjukkan sinyal bahaya. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil PAD mencatatkan realisasi yang sangat rendah dan timpang, membuat target tahun berjalan terancam jauh api dari panggang. Data terbaru menggarisbawahi kegagalan optimalisasi aset dan lemahnya tata kelola pendapatan di lapangan.
Kabid P3 Bappenda Kuningan, Dicky Mahardika, mengonfirmasi bahwa persoalan ini mendesak dan akan segera dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Sekretaris Daerah. “Rakortas akan mencari akar masalah dan merumuskan langkah percepatan. SKPD penghasil PAD harus bergerak lebih agresif,” ujarnya.
Sorotan paling tajam diarahkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Meskipun memiliki target PAD jumbo sebesar Rp32,44 miliar, realisasi BPKAD baru mencapai 26,93 persen.
Kondisi ini diperparah oleh temuan mengejutkan di sektor penyewaan pertokoan di barat Jalan Siliwangi/BPKAD. Dari target Rp21,17 miliar, realisasinya hanya menyentuh Rp128,18 juta capaian kurang dari 1 persen. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa aset daerah yang bernilai puluhan miliar tersebut seolah-olah terbengkalai tanpa direction atau optimalisasi yang jelas.
BPKAD sendiri memiliki berbagai sumber pendapatan berlimpah, seperti penjualan aset, penyewaan tanah/kas desa, hingga penjualan kendaraan dinas, namun hampir Rp23,7 miliar masih belum tergarap.
Sementara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatatkan realisasi paling buncit, hanya 17,82 persen dari target Rp9,5 miliar. Sektor ini disorot mengingat potensi besar dari PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan denda retribusinya. Dugaan lemahnya sosialisasi, sistem layanan yang belum maksimal, atau kendala teknis patut diinvestigasi sebagai faktor penyebab rendahnya capaian investasi ini.
Nasib serupa dialami Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), yang hanya mampu meraup 24,69 persen dari target Rp1,07 miliar. Minimnya aktivitas publik dan pengelolaan aset wisata yang belum optimal disebut menjadi pemicu stagnasi pendapatan dari retribusi tempat rekreasi dan sewa gedung.
Bahkan Dinas Perhubungan (Dishub), yang targetnya Rp2 miliar dari retribusi parkir, masih menyisakan kekurangan Rp829 juta. Di lapangan, praktik pengelolaan parkir kerap menuai sorotan, penarikan tanpa karcis, titik parkir tidak terdata, hingga lemahnya kontrol lapangan disinyalir menjadi biang keladi kebocoran pendapatan Dishub.
BKPSDM juga mencatatkan hasil seret, baru mencapai 24,17 persen dari target Rp108 juta yang bersumber dari sewa gedung dan asrama UPTD.
Capaian SKPD yang rendah ini bukan hanya angka administratif. Ia menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah, tata kelola harus dibenahi total, aset harus segera dioptimalisasi, dan pengawasan harus diperketat.
Jika tidak ada langkah korektif yang masif dan segera setelah Rakortas, Kuningan berpotensi gagal memenuhi target PAD tahun ini dan menghadapi tekanan fiskal yang lebih berat di tahun mendatang. Kegagalan ini akan berdampak langsung pada terhambatnya program pembangunan demi kesejahteraan rakyat. SKPD penghasil PAD kini dituntut untuk meninggalkan pola lama dan bergerak lebih agresif untuk mengamankan penerimaan daerah. (ali)