KUNINGAN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Al-Ihya menyatakan sikap tegas menolak wacana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan kampus.
Penolakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kegelisahan mahasiswa terhadap arah fungsi perguruan tinggi yang dinilai mulai bergeser dari ruang intelektual menjadi perpanjangan proyek kekuasaan.
Ketua BEM Unisa Kuningan, Muhammad Sayfulloh Rohman menilai, kampus sejatinya merupakan ruang lahirnya gagasan, kritik, penelitian, dan gerakan moral yang berfungsi mengawasi jalannya bangsa. Oleh karena itu, kata dia, kampus tidak semestinya dijadikan tempat pelaksanaan program-program yang bersifat administratif dan simbolik semata.
“Tidak ada yang menolak pentingnya pemenuhan gizi masyarakat. Tetapi ketika program negara mulai masuk ke ruang akademik tanpa mempertimbangkan marwah pendidikan tinggi, maka kritik wajib disuarakan,” ujarnya, Selasa, (12/5/2026).
Menurutnya, persoalan pembangunan dapur MBG di kampus bukan sekedar soal makanan, melainkan menyangkut arah dan identitas perguruan tinggi itu sendiri. Ia mempertanyakan mengapa kampus yang seharusnya menjadi pusat riset, inovasi, dan pertarungan gagasan justru diarahkan menjadi pusat distribusi konsumsi dan logistik pangan.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi melemahnya independensi akademik apabila kampus terlalu dekat dengan proyek-proyek pemerintah. Epul khawatir keterlibatan kampus dalam program negara dapat membuka ruang domestifikasi kekuasaan terhadap dunia akademik.
“Dalam sejarah bangsa ini, kekuasaan selalu punya cara untuk menjinakkan kampus, dan sering kali dimulai dari ketergantungan,” katanya.
Lebih lanjut, pihaknya menilai apabila seluruh lini kampus mulai dipenuhi agenda dan proyek kekuasaan, maka lambat laun universitas akan kehilangan identitasnya sebagai benteng intelektual rakyat.
Ia kembali mengingatkan agar ruang seminar, organisasi mahasiswa, dan aktivitas akademik tidak diarahkan menjadi alat legitimasi sosial bagi program pemerintah.
Oleh sebab itu, Epul, menegaskan kampus harus tetap menjadi ruang dialektika, oposisi moral, dan tempat tumbuhnya keberanian berpikir kritis. Menurutnya, bangsa yang sehat bukan hanya bangsa yang kenyang secara fisik, tetapi juga bangsa yang hidup daya kritisnya.
“Jangan biarkan kampus berubah dari pusat peradaban menjadi sekadar dapur pelayanan kekuasaan,” tutupnya.
Penulis: Icu Firmansyah || Editor: Sopandi