CIREBON — Ruang kelas di Vokasi Cirebon Power pagi itu tampak berbeda. Deretan komputer menyala, layar-layar menampilkan lembar kerja digital, sementara para peserta menyimak dengan saksama instruksi pelatih. Mereka bukan peserta pelatihan biasa. Puluhan penyandang disabilitas dari berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon mengikuti program pelatihan komputer dan literasi digital yang digagas melalui kolaborasi Vokasi Cirebon Power, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon, dan Relawan TIK Kabupaten Cirebon.
Program ini dirancang untuk menjawab tantangan dunia kerja yang kian terdigitalisasi. Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, mengatakan keterampilan digital kini menjadi prasyarat dasar di banyak sektor industri. Tanpa bekal itu, kelompok rentan berisiko semakin tertinggal.
“Kami ingin memastikan teman-teman penyandang disabilitas memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Pelatihan komputer dan literasi digital menjadi kunci agar mereka bisa bersaing secara setara di pasar kerja,” ujar Novi, Rabu (11/2/2026).
Materi yang diberikan tidak berhenti pada pengenalan perangkat komputer. Peserta dilatih mengoperasikan aplikasi perkantoran, mengelola dokumen digital, memahami dasar-dasar kerja daring, hingga membangun komunikasi profesional. Di sela sesi teknis, mereka juga mendapatkan pembekalan kesiapan kerja untuk menumbuhkan rasa percaya diri saat memasuki dunia industri.
Bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon, pelatihan ini bukan program seremonial. Disnaker menargetkan adanya penempatan kerja dan pendampingan lanjutan setelah pelatihan selesai. “Kolaborasi ini menjadi kekuatan utama. Vokasi Cirebon Power memberikan dukungan fasilitas dan kurikulum vokasi, Relawan TIK menghadirkan pendampingan digital, sementara kami memastikan akses ke peluang kerja nyata,” kata Novi.
Inisiatif tersebut menarik perhatian sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Bappenas, hingga Kedutaan Besar Australia. Mereka meninjau langsung proses pelatihan di lokasi. Program ini dinilai berpotensi menjadi model pengembangan Unit Layanan Disabilitas (ULD) ketenagakerjaan di daerah lain.
