Sedangkan sisa lainnya hingga saat ini belum mendapatkan pelatihan serupa dan belum ada permohonan resmi yang diajukan untuk pelaksanaan pelatihan tersebut.
”Kami selalu mengingatkan, tapi hingga saat ini belum ada permohonan. Kebanyakan pihak SPPG katanya masih koordinasi dengan atasan,” ujarnya, Senin, (30/3/2026).
Lebih lanjut, pihaknya menyoroti Alat Pemadam Api Ringan (Apar) yang dinilai tidak sesuai rekomendasi dari Damkar. Menurutnya, penggunaan APAR di sejumlah SPPG masih belum memenuhi standar yang direkomendasikan oleh pihak pemadam kebakaran, baik dari segi jenis maupun jumlahnya.
”Kami tidak tahu setiap SPPG itu beli dari mana. Dari online, atau dari mana kan kita gatau soal kualitasnya. Mereka kan beli sendiri, jadi kami tidak tahun kualitasnya,” tuturnya.
Secara kuantitas, pihaknya menjelaskan bahwa SPPG harus memiliki dua Apar. Di antaranya, jenis forwder untuk penggunaan di dapur dan Co2 dapat digunakan di ruang kemasan. Menurutnya, dominan SPPG Apar itu hanya sekedar syarat tanpa melihat fungsinya secara maksimal di lapangan.
”Kebanyakan SPPG itu yang penting ada Apar, tapi tidak memperhatikan apakah jenisnya sudah sesuai atau belum. Padahal itu sangat penting untuk penanganan awal jika terjadi kebakaran,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengaku sudah membagi regu setiap kecamatan. Hal itu dilakukan guna memastikan kesiapsiagaan dan pemantauan terhadap kondisi di lapangan tetap berjalan secara maksimal.
”Anggota sudah dibagi tiap regu itu ada beberapa kecamatan untuk memonitoring. Kami hanya mengingatkan saja pentingnya kualitas Apar dan edukasi pencegahan kebakaran,” tuturnya.
Andri berharap, ke depan seluruh SPPG tidak hanya melengkapi sarana pemadam sebagai formalitas, tetapi juga memahami cara penggunaan dan perawatannya. Dengan begitu, risiko kebakaran dapat ditekan dan operasional dapur layanan gizi bisa berjalan dengan aman. (Icu)
Damkar Soroti Potensi Kebakaran Dapur MBG, Apar Belum Sesuai Standar dan Cenderung Formalitas
