KUNINGAN — Pemerintah desa di Dusun Mayung, Desa Dukuh Picung, Kecamatan Luragung, menghadapi situasi yang tidak mudah. Pemangkasan dana desa dalam beberapa tahun terakhir memaksa aparat desa menyusun ulang skala prioritas pembangunan, sering kali dengan konsekuensi pahit: satu kebutuhan dipenuhi, kebutuhan lain harus ditunda tanpa kepastian.
Kondisi tersebut mengemuka dalam forum pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ika Siti Rahmatika, Minggu (25/1/2026). Perangkat desa mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran membuat mereka kesulitan menjawab ekspektasi masyarakat yang terus meningkat.
“Banyak program harus dipilih. Jalan rusak, irigasi, fasilitas umum—semuanya penting, tapi anggaran tidak cukup,” ujar salah satu perangkat desa dalam forum tersebut.
Pemangkasan dana desa berdampak langsung pada layanan dasar. Perbaikan jalan lingkungan yang rusak tertunda, saluran irigasi tidak terpelihara, dan fasilitas umum yang seharusnya mendukung aktivitas warga hanya menjadi rencana di atas kertas. Bagi masyarakat, keterlambatan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut keselamatan, produktivitas, dan kualitas hidup.
Di sisi lain, pemerintah desa juga harus menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan mendesak seperti penanganan kekeringan dan bantuan sosial. Kondisi ini menciptakan dilema anggaran: mengalokasikan dana untuk kebutuhan jangka pendek atau mempertahankan rencana pembangunan jangka panjang yang lebih strategis.
Masalah semakin kompleks ketika pengajuan program melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum mendapatkan verifikasi. Sejumlah usulan pembangunan yang telah diajukan sejak lama masih tertahan di tingkat administrasi. Akibatnya, desa tidak hanya kekurangan dana, tetapi juga kehilangan momentum pembangunan karena proses birokrasi yang lambat.