Keterbatasan fiskal ini turut memengaruhi kepercayaan masyarakat. Warga yang melihat program tak kunjung terealisasi mulai mempertanyakan efektivitas perencanaan desa. Pemerintah desa pun berada dalam posisi sulit: di satu sisi dituntut transparan dan akuntabel, di sisi lain dihadapkan pada sumber daya yang semakin terbatas.
Menanggapi situasi tersebut, Ika menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat serta transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Ia juga berjanji membawa persoalan lambatnya verifikasi program ke tingkat provinsi agar tidak menjadi penghambat pembangunan.
“Desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Ketika kapasitas fiskalnya melemah, dampaknya langsung dirasakan warga. Karena itu, perencanaan harus tepat sasaran dan didukung sistem yang responsif,” ujarnya.
Bagi pemerintah Desa Dukuh Picung, tantangan ini bukan sekadar soal angka dalam laporan keuangan. Ini adalah ujian kapasitas tata kelola: bagaimana memastikan layanan dasar tetap berjalan di tengah anggaran yang menyusut. Tanpa dukungan kebijakan yang adaptif dan birokrasi yang lebih tanggap, desa akan terus terjebak dalam dilema prioritas memilih kebutuhan yang harus didahulukan, sambil menanggung risiko kebutuhan lain yang terabaikan. (ali)