Selain itu, baru-baru ini Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan intruksi mewajibkan limbah MBG dikelola oleh pihak SPPG. Mengenai itu, ia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan bertanggung jawab di tingkat pelaksana program.
“Saya sepakat dengan kebijakan tersebut. Bisa meminimalisir juga agar sampah dari dapur tidak masuk ke TPSA Ciniru, sehingga volume tidak kian menambah,” katanya.
Ia berharap, seluruh SPPG di Kabupaten Kuningan dapat segera menyesuaikan dengan kebijakan tersebut, terutama dalam hal pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya.
“Pemkab menargetkan kondisi Zero Waste (sampah terkelola dengan baik) pada tahun 2029, mudah-mudahan ini bisa tercapai,” tutupnya. (Icu)