KUNINGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan kembali menohok kebijakan anggaran Pemkab yang dinilai abai terhadap kepentingan publik. Dalam rapat paripurna evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2024, dewan menyoroti ketimpangan alokasi APBD—belanja operasional membengkak, sementara program pro-rakyat terkesan “kembang kempis”.
Rohaman, Juru Bicara DPRD sekaligus Ketua Komisi I, menegaskan peningkatan APBD tidak diimbangi dengan kenaikan belanja publik yang signifikan. Alih-alih memperbaiki layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, anggaran justru lebih banyak tersedot untuk biaya operasional pemerintah.
“APBD membesar, tapi masyarakat tidak merasakan. Belanja rutin melonjak, sementara program penanggulangan kemiskinan atau UMKM stagnan. Ini kebijakan yang timpang!” tegas Rohaman dalam rapat, Rabu (7/5).
DPRD juga menyayangkan ketergantungan Pemkab pada transfer pusat, lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi tak digarap maksimal. “Masih mengandalkan dana pusat berarti tidak ada terobosan. Bagaimana mau membangun Kuningan jika pemda tak berani genjot PAD?” kritiknya.
