KUNINGAN – Gabungan Ormas Peduli Kuningan (GO-PEKA) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan, Rabu (11/11/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak transparansi dan kepastian hukum atas penanganan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Kuningan.
Namun, aksi yang diwarnai penyampaian aspirasi dan sejumlah tuntutan tersebut belum membuahkan jawaban yang diharapkan massa. Pasalnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuningan, Yustina Engelin Kalangit, sedang menghadiri agenda lain di Cirebon.
Massa aksi akhirnya ditemui oleh pihak Kejari Kuningan yang diwakili Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Dimas Satria Putra. Dalam keterangannya, pihak Kejaksaan menyampaikan bahwa penanganan dugaan perkara tunjangan DPRD tersebut masih dalam tahap pendalaman.
“Teman-teman aksi hari ini memang mempertanyakan terkait dugaan tindak pidana korupsi tunjangan DPRD. Kami sampaikan bahwa saat ini masih dalam proses pendalaman,” ungkapnya saat memberikan keterangan kepada awak media.
Jawaban tersebut rupanya belum sepenuhnya memuaskan pihak GO-PEKA. Massa menilai perlu ada penjelasan lebih komprehensif, terutama terkait perkembangan penanganan perkara, sehingga mereka berencana kembali mendatangi Kejari Kuningan, Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Pertemuan lanjutan tersebut direncanakan berlangsung dalam bentuk dialog atau audiensi dengan pihak Kejaksaan, dengan harapan dapat memperoleh penjelasan langsung dari Kajari Kuningan.
Dalam kesempatan itu, pihak Kejaksaan juga memberikan klarifikasi mengenai isu Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang ramai diperbincangkan. Ketika ditanya mengenai kabar adanya TGR sebesar Rp65 juta, perwakilan Kejari secara tegas membantah angka tersebut.
Sementara itu, dalam surat tuntutan resmi bernomor 01/GO-PEKA/KNG/XI/2026, GO-PEKA mengangkat sejumlah persoalan mendasar yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari aparat penegak hukum.
Ada lima poin utama yang menjadi tuntutan massa aksi yakni mendesak Kejari Kuningan mengumumkan perkembangan penyelidikan secara terbuka, termasuk jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, perkembangan pengumpulan bukti, serta kemungkinan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan.
Meminta keterbukaan dokumen yang menjadi dasar munculnya isu TGR sebesar Rp165 juta per orang. Dokumen yang diminta antara lain laporan hasil pemeriksaan atau verifikasi, perhitungan kerugian daerah, SKP2K, SKTJM apabila ada, hingga rekening resmi Kas Umum Daerah sebagai tujuan penyetoran.
Ketiga, meminta Kejaksaan menegaskan bahwa pembayaran atau pengembalian kerugian keuangan daerah tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti terpenuhi.
Keempat, mereka mendesak adanya pemeriksaan dan penjelasan mengenai dasar hukum pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025. Termasuk di dalamnya keabsahan regulasi yang menjadi landasan pembayaran serta pejabat yang bertanggung jawab dalam proses pencairan tunjangan periode Januari hingga Maret 2025.
Kelima, memberikan tenggat waktu 14 hari kerja kepada Kejari Kuningan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara tersebut.
Mereka meminta agar Kejaksaan mengambil langkah hukum sesuai hasil penyelidikan, baik dengan meningkatkan perkara ke tahap penyidikan apabila ditemukan bukti yang cukup, maupun memberikan penjelasan resmi apabila tidak ditemukan dasar untuk melanjutkan penanganan perkara.
Apabila dalam tenggat waktu yang diberikan tidak terdapat kejelasan, pendemo menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, mulai dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. (Icu)
