KUNINGAN – Pengembangan wahana playground anak di Kabupaten Kuningan menjadi perhatian serius bahkan disegel Pemerintah Daerah Kuningan.
Pasalnya, berdasarkan keterangan awal, terdapat perbedaan cukup signifikan antara luas lahan yang tercantum dalam pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan total luasan yang disampaikan pihak pengelola.
Dari data awal yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan, luas lahan dalam pengajuan perizinan tercatat sekitar 2,4 hektare. Sementara itu, pihak pengelola menyampaikan total luasan kawasan mencapai kurang lebih 4 hektare.
Artinya, terdapat selisih sekitar 1,6 hektare yang kini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dilakukan verifikasi terkait kesesuaian tata ruang dan kelengkapan perizinannya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Kabupaten Kuningan bersama sejumlah perangkat daerah melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi, Rabu (11/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan penyegelan sementara terhadap sekitar dua titik bangunan yang terindikasi belum sesuai dengan dokumen PBG dan site plan yang telah disetujui.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, Burhanuddin, menjelaskan bahwa langkah pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Kuningan berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, berdasarkan pemeriksaan awal, ditemukan adanya penambahan luasan bangunan yang belum tercakup dalam persetujuan perizinan sebelumnya.
Pemerintah daerah pun memberikan kesempatan kepada pengelola untuk segera melakukan koordinasi dengan Dinas PUTR guna menyelesaikan kewajiban perizinan terhadap bangunan yang belum memiliki persetujuan.
“Kami memberikan batas waktu tiga hari. Ketika dalam waktu tersebut pihak pengusaha bisa berkoordinasi dengan Dinas PU untuk mengurus bangunan yang belum dimohonkan izinnya, tentu akan kami bantu proses perizinannya,” jelas Burhanuddin.
Ia menegaskan, apabila hingga batas waktu yang diberikan tidak terdapat tindak lanjut, pemerintah daerah akan mengambil langkah lebih lanjut, termasuk penyegelan terhadap seluruh bangunan yang telah berdiri di lokasi tersebut.
Burhanuddin juga mengingatkan bahwa pengembangan usaha dan investasi di Kabupaten Kuningan harus tetap memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undangan. Tidak hanya PBG, tetapi juga kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, kajian lalu lintas, hingga perizinan operasional lainnya.
“Pada prinsipnya, kami mendukung investasi yang masuk ke Kabupaten Kuningan. Namun, seluruh persyaratan harus dipenuhi agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan kepastian hukum,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Kuningan, Alex Dolfianza, menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan sebagai bentuk penghentian sementara aktivitas pada bagian bangunan yang belum memenuhi ketentuan PBG.
Dengan adanya penyegelan tersebut, aktivitas pembangunan maupun kegiatan lainnya pada bagian bangunan yang disegel tidak diperbolehkan sampai persyaratan perizinan dipenuhi.
Satpol PP juga akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui proses pembinaan terhadap pihak pengelola sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pihak pengelola wahana playground anak melalui perwakilannya, Jimmy, menyambut baik langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah.
Ia menyampaikan apresiasi atas kunjungan sekaligus teguran yang diberikan tim gabungan. Pihaknya menyatakan siap bekerjasama dan mengikuti seluruh arahan pemerintah, termasuk melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih menjadi kekurangan dalam aspek perizinan.
“Kami selaku perwakilan dari pengelola wahana ini mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan teguran yang diberikan. Hal ini akan menjadi bahan perbaikan bagi kami. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan mengikuti seluruh aturan serta arahan yang ada, baik hal-hal yang harus kami perbaiki maupun kewajiban yang harus kami laksanakan,” ungkap Jimmy.
Kini, tindak lanjut dari pihak pengelola menjadi perhatian berikutnya. Pemerintah daerah memberikan ruang untuk menyelesaikan persoalan administrasi dan perizinan, namun kepatuhan terhadap ketentuan pembangunan tetap menjadi hal yang harus dipenuhi. (Icu)
