KUNINGAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan berupaya maksimal menyiapkan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Khusus di bidang SD, persiapan terus dilakukan supaya seluruh siswa bisa mengikuti sesuai jadwal dan ketentuan yang sudah ditetapkan tanpa kendala serius. Apalagi, menurut Kabid Pembinaan SD Disdikbud Kuningan, Surya, fasilitas penunjang TKA di tingkat dasar menjadi persoalan utama.
“TKA sedang dalam proses, tahap pendaftaran sudah berjalan,” tutur Surya, saat ditemui di Kemenag di sela menghadiri Raoat Kerja FKDT Kuningan, Sabtu, (31/1/2026).
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang dihadapi saat ini yakni keterbatasan fasilitas komputer di sejumlah sekolah dasar, terutama di wilayah pedesaan. Berbeda dengan jenjang SMP atau SLTA, TKA dijenjang yang dibidanginya akan melibatkan sekitar 16.356 siswa.
“Saya kemarin sudah rapat dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) mengenai fasilitas dan sebagainya. Jadi, Sekolah yang belum memiliki fasilitas bisa menumpang ke sekolah lain, atau pinjam alat ke SMP atau SMA,” ujarnya.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi, menurut Surya, gladi bersih menjelang pelaksanaan TKA direncanakan pada bulan Maret, sedangkan pelaksanaan TKA dijadwalkan bulan April. Meskipun pada awalnya TKA ditujukan untuk menunjang prestasi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pihaknya tetap menyarankan agar seluruh siswa, khususnya kelas VI SD, mengikuti TKA.
“Kami tidak memaksakan, melainkan hanya menyarankan. Sayang juga, jika SD tidak ikut TKA, berarti tidak dapat raport. Insyaallah 658 kepala sekolah SD siap menghadapi TKA,” tuturnya.
Pihaknya juga menekankan kepada seluruh sekolah dasar, agar segera berkoordinasi dengan sekolah lain yang memiliki fasilitas untuk penunjang TKA. Menurutnya, sarana TKA tidak mesti di laboratorium komputer, tetapi cukup dengan laptop atau sejenisnya, bahkan satu perangkat bisa digunakan oleh enam siswa.
Surya menjelaskan, implementasi TKA diintegrasikan dengan Asesmen Nasional (AN). Menurutnya meskipun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, pemerintah mempertimbangkan aspek efisiensi sehingga pelaksanaannya diintegrasikan.
Surya juga menerangkan, dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan wilayah kecamatan yang dinilai sulit mendapatkan jaringan. Ia berharap dengan koordinasi yang akan dilakukan dapat menghasilkan solusi untuk menyukseskan program baru tersebut. (Icu)
