KUNINGAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Kuningan kembali membuka ruang dialog kritis terhadap arah pembangunan daerah. Kegiatan dikemas dalam bentuk Ngobrol Perkara Daerah (Ngopda) Volume 4 bertajuk meninjau Kembali Program Kuningan Melesat.
HMI Kuningan membedah sejauh mana visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kuningan diterjemahkan ke dalam program pembangunan. Kegiatan yang digelar di Lapangan Pandapa Paramarta, Rabu (7/10/2026), tersebut menghadirkan unsur pemerintah daerah dan legislatif untuk memaparkan sekaligus mendiskusikan capaian pembangunan selama tahun pertama pemerintahan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriyani.
Ketua Umum HMI Kuningan, Muhammad Naufal Harist, mengatakan Ngopda menjadi bagian dari komitmen HMI untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan program yang telah dituangkan dalam RPJMD benar-benar direalisasikan.
Menurutnya, forum tersebut bukan hanya ruang diskusi, tetapi juga menjadi sarana untuk membuka kembali komunikasi antara mahasiswa dengan para pemangku kepentingan pembangunan daerah.
“Ngopda yang diinisiasi Bidang Partisipatif Pembangunan Daerah (PPD) HMI Kuningan menjadi wadah bagi kami untuk terus mengawal dan meninjau kembali program yang dicanangkan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriyani,” ujar Naufal.
Ia menegaskan, HMI Kuningan ingin memastikan pembangunan tidak berhenti pada narasi maupun target di atas kertas. “Ruang diskusi ini menjadi bentuk kepedulian kami terhadap pemerintah daerah, terutama agar apa yang dicanangkan dalam RPJMD benar-benar terealisasikan,” katanya.
Dari pihak pemerintah daerah, Kepala Bappeda Kuningan yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan, Data, dan Evaluasi (PDE), Budi Nugraha Abadi, memaparkan sejumlah capaian pembangunan pada tahun pertama.
Ia menyebut sejumlah indikator makro menunjukkan pergerakan positif, bahkan beberapa di antaranya telah melampaui target yang ditetapkan.
Pertumbuhan ekonomi Kuningan pada 2025, misalnya, mencapai 6,98 persen, jauh di atas target yang berada pada kisaran 5,2 hingga 5,7 persen. Tren tersebut berlanjut pada triwulan pertama 2026 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,01 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 71,56 menjadi 72,31, melampaui target 71,65. Sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 7,59 persen.
Pada sektor kemiskinan, persentasenya turun 1,14 poin menjadi 10,74 persen. yang disebut sebagai angka terendah dalam sejarah data daerah. Penurunan tersebut diperkirakan membuat sekitar 12 ribu warga keluar dari garis kemiskinan dalam kurun satu tahun.
Meski demikian, Budi menegaskan bahwa capaian tersebut tidak berarti seluruh persoalan pembangunan telah terselesaikan. Kemiskinan, misalnya, memang mengalami penurunan, tetapi masih berada dalam rentang target dan belum menyentuh batas bawah. Begitu pula angka ketidakcukupan konsumsi pangan yang turun dari 5,83 persen menjadi 4,52 persen, namun masih berada di atas target 4,23 persen.
Persoalan stunting juga masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu didorong bersama. Dalam evaluasi pelaksanaan program unggulan 2025, sejumlah program tercatat melampaui target tahunan.
Kemudian, program bursa kerja menjadi salah satu capaian yang paling menonjol. Dari target 2.500 lowongan, pemerintah mencatat telah membuka 13.358 lowongan, dengan 3.280 orang berhasil ditempatkan.
Rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) mencapai 240 unit, melampaui target 145 unit. Rehabilitasi ruang kelas mencapai 307 unit dari target 200 unit, sedangkan pemeliharaan dan pembangunan irigasi mencapai 235 unit dari target 100 unit.
Pada sektor investasi, terdapat 181 investor baru skala menengah ke bawah dari target 100 investor. Sedangkan program bantuan sosial pangan dan tunai juga terealisasi sebanyak 1.864 paket dari target 800 paket. Sementara beasiswa bagi 1.000 santri, insentif bagi 1.000 guru ngaji, dan subsidi pupuk sebanyak 30 ribu ton disebut telah terealisasi sesuai target.
Di sektor tata kelola pemerintahan, predikat reformasi birokrasi A, nilai SAKIP B, serta opini WTP juga berhasil dipertahankan.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan target akhir 2029, beberapa program bahkan telah melaju cukup jauh hanya dalam satu tahun. Capaian bursa kerja telah melampaui target lima tahunan. Sementara pembangunan irigasi telah mencapai 47 persen dari target akhir, investasi baru 36 persen, rehabilitasi ruang kelas 31 persen, dan rutilahu 24 persen.
Di balik sejumlah capaian tersebut, Bappeda juga mengakui masih terdapat sejumlah indikator yang perlu mendapat perhatian serius. Pembangunan ruang kelas baru, misalnya, baru mencapai 8 unit dari target 100 unit pada 2025. Artinya, capaian tersebut baru sekitar 3,6 persen dari target lima tahun.
Penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas juga baru mencapai 98 dari target 250 unit. Sarana air bersih dan sanitasi pesantren terealisasi 15 dari target 25 unit.
Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah tercatat 7,91 tahun, masih di bawah target 8,2 tahun. Sementara kemantapan jalan berada pada angka 78,22 persen, lebih rendah dari target 82,35 persen.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun baru mencapai 79,8 persen dari target. Sedangkan catatan lain yang tak kalah penting adalah besarnya kontribusi pembiayaan dari luar APBD Kabupaten Kuningan terhadap sejumlah capaian pembangunan.
Rehabilitasi ruang kelas, misalnya, terealisasi sekitar Rp37,7 miliar melalui kombinasi APBD dan program revitalisasi APBN. Pembangunan irigasi sekitar Rp12,7 miliar juga termasuk dukungan dana aspirasi APBN.
Sementara penanganan jalan mencapai sekitar Rp68,5 miliar, termasuk dukungan melalui Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah. Program rutilahu pun memadukan sumber pembiayaan dari PAD, APBD provinsi, dan APBN.
Menurut Budi, kemampuan pemerintah daerah menarik dukungan pembiayaan dari luar APBD kabupaten menjadi salah satu bagian penting dalam strategi pembangunan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, menegaskan bahwa visi Kuningan Melesat harus menjadi pijakan bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Ia menjelaskan, visi dan misi tersebut lahir dari proses politik melalui Pilkada. Karena itu, setelah pasangan Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriyani terpilih dan dilantik, visi-misi serta janji kampanye harus diterjemahkan menjadi peta jalan pembangunan selama lima tahun.
Menurutnya, setelah proses politik berakhir, seluruh pihak harus kembali berada dalam satu barisan untuk mengawal pembangunan daerah.
“Pada saat kita melaksanakan Pemilu, kita berbeda pilihan. Pada saat kampanye, kita berbeda menyampaikan apa yang kita kehendaki. Tapi setelah itu selesai, maka selesai jugalah. Itulah esensi dari sebuah demokrasi,” tegasnya.
Nuzul juga menegaskan posisi DPRD bukan sekadar sebagai pihak yang berhadapan dengan pemerintah daerah. DPRD dan pemerintah daerah, kata dia, merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang memiliki fungsi dan peran masing-masing.
DPRD, lanjutnya, memiliki peran dalam kebijakan anggaran, pembentukan regulasi, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. “Walaupun di publik kita sebagai lembaga pengawasan yang selalu mengawasi, seolah-olah kita selalu berhadap-hadapan, padahal tidak,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran maupun kebijakan justru merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Kritik tetap diperlukan agar kebijakan pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan kepentingan masyarakat.
Nuzul juga menyinggung pentingnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ia mencontohkan polemik pembangunan Tugu Bola Dunia sebagai salah satu dinamika yang harus dikritisi dan dievaluasi bersama.
Ia menyebut DPRD telah turun langsung untuk melihat persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Dalam konteks inilah, forum Ngopda HMI Kuningan menjadi penting. Diskusi tidak berhenti pada pemaparan angka capaian, tetapi juga membuka ruang untuk mempertanyakan apakah pembangunan telah berjalan sesuai target, kebutuhan masyarakat, dan visi-misi yang telah ditetapkan.
Bagi HMI Kuningan, pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Mahasiswa, DPRD, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya memiliki peran dalam memastikan agenda pembangunan berjalan secara transparan dan akuntabel.***
