DENPASAR – Anggota Komisi XII DPR RI, H. Rokhmat Ardiyan, menyoroti pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menjelang lonjakan aktivitas selama masa libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Meskipun pasokan dan distribusi BBM oleh Pertamina dinilai sudah “cukup matang”, HRA sapaan akrab Rokhmat Ardiyan mendesak percepatan instalasi jaringan gas, khususnya untuk sektor vital pariwisata seperti hotel dan restoran di Bali.

“Infrastruktur jaringan gas harus segera dipercepat. Kami meminta PGN bergerak lebih cepat dan punya semangat yang sama dengan Pertamina,” ujar HRA saat berada di Parlementaria di Denpasar, akhir pekan lalu.

Menurut politisi Fraksi Gerindra itu, kebutuhan gas untuk sektor perhotelan dan restoran di Bali meningkat pesat setiap akhir tahun. Bali, sebagai kawasan wisata internasional, membutuhkan sistem energi yang stabil, aman, dan mudah dijangkau pelaku industri. Oleh karena itu, percepatan jaringan gas dinilai bukan hanya urusan teknis, melainkan pertaruhan pada reputasi daerah wisata yang menjadi etalase Indonesia di mata dunia.

Baca Juga:Ibadah Haji dan Sejarah Islam di Indoensia

HRA mengakui bahwa percepatan pembangunan infrastruktur gas menghadapi kendala signifikan. “Kendalanya jelas yaitu investasi besar dan membutuhkan anggaran khusus,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan Komisi XII DPR RI akan memberikan dukungan penuh, sebab jaringan gas dianggap strategis bagi masa depan ketahanan energi nasional. Ia bahkan menggunakan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada energi sebagai dasar prioritas pembangunan PGN.

“Pak Presiden menginginkan Indonesia mandiri energi. Ini bukan semata bisnis, tapi masa depan bangsa. Energi yang lebih maju dan lebih hijau,” tegasnya.

Baca Juga:Eceng Gondok Muncul Lagi, Keindahan Waduk Darma Terganggu

Komisi XII, ujar HRA, telah menaruh perhatian pada ketahanan energi jangka panjang. Ia mencontohkan negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan yang mampu memiliki ketahanan energi hingga 90 hari.

“Indonesia harus bergerak ke arah itu. Pemerintah sedang membangun kilang, jaringan gas, hingga peremajaan kapal. Semua itu bagian dari fondasi ketahanan energi,” ujarnya.

HRA juga menekankan bahwa ketahanan energi bukan konsep jangka pendek yang hanya muncul menjelang libur Nataru. Ia adalah kerja berkelanjutan yang membutuhkan sinergi investasi, percepatan birokrasi, dan komitmen politik yang kuat.

Oleh karena itu, HRA menilai PGN harus memainkan peran yang lebih agresif, tidak sekadar mengikuti pola lama yang berjalan lambat. Bali, sebagai daerah strategis pariwisata, diprediksi menjadi laboratorium penting untuk mewujudkan energi yang lebih bersih dan lebih stabil bagi Indonesia ke depan.

“Kami akan dukung penuh. Ketahanan energi adalah urgensi. Ini proyek masa depan,” tutupnya.

Dengan desakan kuat dari DPR dan dorongan politik tingkat nasional, percepatan jaringan gas bagi sektor pariwisata di Bali diharapkan tidak lagi berjalan sporadis. Hal ini krusial untuk memastikan sektor pariwisata dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan, sekaligus mencapai visi nasional menuju kemandirian energi yang lebih bersih. (red)

Sumber : https://www.dpr.go.id/