“Sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memerangi berbagai modus scam. Kejahatan ini terus berevolusi, sehingga seluruh aspek yang dimanfaatkan pelaku harus diantisipasi bersama,” kata Mahendra.
Ia juga mengapresiasi keberanian para korban yang bersedia melaporkan kasus dan berbagi pengalaman. Menurutnya, hal tersebut menjadi pelajaran penting sekaligus penguat komitmen kolektif dalam memerangi kejahatan keuangan digital.
Senada dengan itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menyebut penipuan di sektor jasa keuangan sebagai kejahatan serius dengan tingkat kompleksitas tinggi. Ia menegaskan kejahatan tersebut masuk kategori white collar crime.
“Ini bukan kejahatan biasa. Modusnya canggih, teknisnya juga sangat maju, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara terpisah,” ujar Misbakhun.
Ia menilai kehadiran IASC dan langkah konkret yang dilakukan OJK telah memberikan dampak nyata serta menumbuhkan optimisme masyarakat di tengah meningkatnya ancaman penipuan digital.
Sejak berdiri hingga 14 Januari 2026, IASC mencatat telah menerima 432.637 pengaduan penipuan dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp9,1 triliun. Dari jumlah tersebut, dana yang berhasil diblokir mencapai Rp436,88 miliar.
OJK mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menjadi korban penipuan keuangan melalui situs resmi iasc.ojk.go.id. Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang dana korban dapat diselamatkan. Masyarakat juga diminta mewaspadai situs palsu dan pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan Indonesia Anti-Scam Centre. (Frans)
