KUNINGAN — Riuh rendah aula SMK Negeri 3 Kuningan pada Senin (26/1/2026), terasa berbeda dari biasanya. Ratusan siswa yang biasanya berkutat dengan praktik kejuruan, kali ini harus berhadapan dengan diskursus mengenai tata negara. Mereka kedatangan tamu dari “provinsi” yaitu Hj. Ika Siti Rahmatika, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang hadir dalam tajuk program “DPRD Mengabdi Dalam Pendidikan Demokrasi”.
Langkah Ika turun ke sekolah bukan tanpa alasan. Di tengah derasnya arus informasi digital, generasi Z atau para pemilih pemula sering kali terjebak dalam pusaran hoaks dan stigma negatif terhadap politik. Program Pendidikan Demokrasi Tahun Anggaran 2026 ini dirancang sebagai “obat penawar” untuk mengikis sikap apatis yang mulai menjangkiti anak muda di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Kuningan.
Bagi Ika, pendidikan demokrasi jauh lebih luas ketimbang sekadar mencoblos di bilik suara. Ia menekankan bahwa demokrasi adalah sebuah perilaku hidup yang harus dipupuk sejak dini.
“Demokrasi tidak cukup hanya dipahami saat pemilu. Nilai-nilainya harus dikenalkan sejak dini agar tumbuh kesadaran politik yang sehat,” ujar politikus PDI Perjuangan dari Komisi II tersebut di hadapan para siswa yang menyimak dengan saksama.
Ia memaparkan bahwa legislatif memiliki tanggung jawab moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan mengenalkan fungsi legislasi, anggaran (budgeting), dan pengawasan secara edukatif, Ika berharap lembaga DPRD tidak lagi dipersepsikan sebagai entitas yang jauh dan elitis di mata pelajar.
Salah satu poin krusial yang disoroti Ika adalah rendahnya literasi politik yang membuat banyak pemilih pemula memilih untuk “golput” atau bersikap skeptis. Media sosial, yang menjadi makanan sehari-hari siswa, sering kali menjadi ladang subur bagi penyebaran berita bohong yang merusak citra demokrasi.
