KUNINGAN — Keterbatasan armada pengangkut sampah permukiman serta minimnya sarana Posyandu menjadi dua sorotan utama dalam Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, S.SE.
Persoalan pelayanan dasar warga tersebut diserap langsung oleh legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XIII saat menggelar agenda pengawasan lapangan di Lingkungan Kliwon RT 09 RW 03, Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, pada Jumat (2/10/2026).
Dalam sektor kebersihan lingkungan, laporan pengawasan menggarisbawahi minimnya armada bentor atau gotrok pengangkut sampah dari area pemukiman padat menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Keterbatasan ini memicu penumpukan sampah liar di sejumlah titik lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
Ika Siti Rahmatika menegaskan perlunya penyediaan armada pendukung yang diimbangi perbaikan sistem pengelolaan sampah terpadu dari tingkat kelurahan hingga kabupaten.
Fasilitas Penimbang dan Kepastian Anggaran PMT Stunting
Selain urusan kebersihan, perhatian Ika Siti Rahmatika tertuju pada pemenuhan sarana kesehatan dasar di tingkat Posyandu. Sejumlah fasilitas vital—seperti tempat tidur pemeriksaan, kursi, alat ukur tinggi badan, hingga timbangan bayi terstandar—dilaporkan masih sangat minim untuk melayani ibu, anak, dan lansia.
Kondisi tersebut kian krusial mengingat kader Posyandu berada di garis terdepan dalam program pencegahan stunting. Laporan pengawasan merekomendasikan perlunya kepastian alokasi anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara berkelanjutan guna menunjang gizi balita di wilayah setempat.
“Pemenuhan peralatan kesehatan dan kebersihan dasar tidak cukup hanya mengandalkan pengadaan fisik semata, melainkan wajib diiringi perencanaan anggaran operasional serta pemeliharaan yang terukur dan berkelanjutan,” tegas laporan pengawasan tersebut.
Guna memastikan rekomendasi ini terealisasi tepat sasaran, pendataan detail mengenai jumlah kekurangan armada gotrok, Posyandu terdampak, hingga rincian kebutuhan anggaran PMT mendesak untuk segera dirampungkan oleh dinas teknis terkait di Pemkab Kuningan. ***
