KUNINGAN — Kelangkaan pupuk bersubsidi, melambungnya harga sarana produksi, hingga jaringan irigasi yang buruk masih menjerat kehidupan para petani di pedesaan Kabupaten Kuningan. Persoalan sistemis ini dinilai mengancam produktivitas dan kesejahteraan rumah tangga petani yang kian terimpit.
Kondisi tersebut mengemuka dalam catatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar anggota DPRD Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, di Jalan Dipati Ewangga Nomor 13, Kelurahan Kuningan, Jumat (16/10/2026).
Ika mengungkapkan, selain dihadapkan pada minimnya pasokan air dan mahalnya biaya tanam, para petani makin terpojok akibat ancaman cuaca ekstrem. Situasi ini diperparah oleh minimnya pendampingan teknologi pertanian modern yang memadai untuk meningkatkan efisiensi lahan.
“Persoalan tak berhenti di hulu. Saat panen tiba, petani kembali dihadapkan pada ketergantungan terhadap tengkulak dan minimnya jalur distribusi mandiri. Akibatnya, posisi tawar petani lemah dan keuntungan mereka terkikis habis,” ujar Ika.
Menanggapi carut-marut sektor agraria tersebut, Ika menyodorkan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah dan instansi teknis mulai dari Perbaikan Infrastruktur dan Distribusi Pupuk yaitu Dinas Pertanian mendesak pembenahan jaringan irigasi desa dan jaminan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.
Selain itu, Kemudahan Akses Permodalan dengan memfasilitasi skema pembiayaan dan modal usaha berbiaya terjangkau guna memangkas ketergantungan petani pada pinjaman informal.
Kemudian Penguatan BUMDes dan Koperasi dengan cara mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta koperasi sebagai penampung dan pemasar hasil panen untuk memutus mata rantai tengkulak.
Terkahir melakukan Pendampingan Teknologi Berkelanjutan dengan Menggiatkan edukasi dan penerapan teknologi pertanian adaptif untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Ika menegaskan, penanganan krisis pertanian tidak bisa dilakukan secara parsial. Koordinasi lintas sektor, mulai dari urusan irigasi, sarana produksi, hingga tata kelola pasar harus dijalankan secara terintegrasi agar dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat desa. ***
