“Kami tidak akan ragu mendorong audit jika ada indikasi penyimpangan anggaran atau praktik korupsi dalam pengadaan bahan pangan,” ujarnya.
Isu keselamatan siswa juga menjadi sorotan utama. Zul sebagai Ketua DPRD menerima laporan dugaan penurunan kualitas makanan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, termasuk risiko keracunan. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap peserta didik harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
“Program ini dibuat untuk meningkatkan gizi anak, bukan justru membahayakan mereka,” katanya.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan, Zul juga mengeluarkan instruksi internal dari DPP PDI Perjuangan kepada seluruh kader partai. Ia melarang keras keterlibatan kader dalam pengelolaan maupun upaya mencari keuntungan dari program MBG.
Instruksi tersebut, kata dia, bersifat mutlak dan wajib dijalankan dengan disiplin. “Program ini murni untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh ada konflik kepentingan, apalagi pemanfaatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok,” ujarnya.
Pernyataan tegas DPRD ini menambah tekanan terhadap pelaksana program di daerah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh. Tanpa perbaikan sistem pengawasan dan penegakan aturan, program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi siswa itu berisiko kehilangan kepercayaan publik. (ali)