KUNINGAN – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, menilai Pemerintah Daerah terlambat memberikan klarifikasi terkait pengadaan mobil dinas untuk unsur pimpinan DPRD. Akibatnya, dalam beberapa pekan terakhir, DPRD menjadi sasaran kritik dan sorotan publik.
“Dewan sudah dibully habis-habisan, baru kemarin Pemda beri klarifikasi. Tapi tidak apa-apa, ini risiko yang harus kami hadapi,” ujar Nuzul dalam konferensi pers, Rabu, (16/7/2025), di Gedung DPRD Kuningan.
Pernyataan itu disampaikan Nuzul, yang akrab disapa Zul, didampingi dua wakil ketua DPRD, Saw Tresna dan Dwi Basuni, serta Pj Sekda Kuningan dan Asisten II Setda Kuningan, Deden Kurniawan Sopandi.
Menurut Zul, pimpinan DPRD sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk mendukung efisiensi anggaran, sejalan dengan pernyataan Bupati Kuningan yang tidak akan mengambil mobil dinas.
“Setelah bupati menyatakan di depan publik tidak akan menerima mobdin, kami unsur pimpinan DPRD langsung sepakat untuk melakukan hal yang sama. Surat kesepakatan kami keluarkan pada 11 Februari 2025,” katanya.
