KUNINGAN – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kuningan menilai potensi wisata Kabupaten Kuningan sangat besar untuk Kabupaten Kuningan. Letak geografis pegunungan yang membentangkan potensi alam dan kesejukan merupakan jawaban atas kegelisahan hidup zaman modern.
Ketua HMI Cabang Kuningan. Muhammad Naufal Harits menerangkan, kebutuhan hidup modern masyarakat kota yang ingin keluar dari kejenuhan dan kesumpekan kota, harus ditangkap oleh pengelola wisata dan Pemkab Kuningan sebagai potensi pasar pariwisata. Hanya saja dia juga mengingatkan, tata kelola pariwisata Kuningan harus ramah dan berkesan.
“Wisata kita (Kuningan) sudah cukup banyak dan terus bangkit. Hanya saja kesannya belum melekat. Testimoninya masih kurang. Pelancong belum kompak dan masif menceritakan ulang pengalaman positifnya setelah ke Kuningan,” tuturnya kepada Cikalpedia.id, Sabtu (10/1/2026)
Yang juga perlu dan penting ditinjau ulang, menurutnya, harga tiket yang terkesan mahal jika dibanding kota atau daerah tujuan wisata lain seperti Jogja atau Pangandaran. Di kawasan Palutungan, Nuafal mencontohkan, satu kawasan tersebut belum bisa dieksplor secara keseluruhan karena masing-masing wisata memiliki gerbang tiket yang berbeda. Kondisi tersebut dinilai belum memberikan kepuasan batin para pelancong.
“Termasuk ekosistem wisatanya belum optimal. Pemberdayaan warga lokal baru pada lini pekerjaan, belum sampai pada tataran pengembangan kreativitas yang berdaya jual tinggi. Kalau tidak kerja di tempat wisata, warga lokal masih menjadi penonton. Mereka yang tidak bisa bayar tiket cenderung terasing dari lingkungannya,” tuturnya.
Pembenahan tata kelola dan ekosistem wisata tersebut, menurutnya, akan sangat berdampak pada peningatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika hari ini hanya mengandalkan pajak dari setiap pemilik usaha dan retribusi parkir, pendapatan tersebut dipastikan belum bisa mengoptimalkan penambahan PAD dari sektor tersebut.
Ekosistem yang sudah ada saat ini, dalam pandangannya, masih menguntungkan segelintir pengusaha dan pemerintah saja. Masyarakat lokal yang hidup di sekitar wisata belum merasakan dampaknya. Belum ada ekosistem bisnis lokal yang tercipta dari tumbuhnya wisata baru, selain lapangan kerja yang itu pun dibatasi hanya untuk generasi tertentu.
“Jadi, penurunan dana transfer pusat kurang lebih sebesar Rp. 111,4 miliar pada tahun anggaran 2026 ini harus menjadi titik tolak reformasi struktural dalam pengelolaan fiskal daerah. Sektor wisata harus tetap didukung penuh oleh Pemkab supaya dampaknnya signifikan untuk Kuningan,” tuturnya.
Aktivis jebolan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan itu juga menekankan, efisiensi birokrasi harus tepat sasaran, dan disaat yang sama tidak mengurangi peningkatan layanan terhadap masyarakat. Mencontoh KDM, menurutnya, pemerintah melakukan efisiensi semaksimal mungkin tapi masyarakat harus tetap pesta dan sejahtera.
“Pengoptimalan sektor wisata juga harus tetap dalam koridor ramah lingkungan. Pemberian izin wisata jangan sampai mengorbankan ekosistem hutan atau lingkungan yang justru dampaknya sangat buruk pada masa depan kehidupan warga. Lebih bagus lagi, wajibkan para pengelola wisata untuk membuka space UMKM lokal, supaya semua bisa merasakan dampak positifnya,” pungkasnya. (Icu)
