KUNINGAN – Kabupaten Kuningan kembali menjadi pusat perhatian regional setelah menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Kepala Daerah anggota forum strategis KUNCI BERSAMA. Kegiatan yang dirangkaikan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Pembangunan Perbatasan ini, menjadi semakin vital dengan kehadiran langsung pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK RI, Agus Joko Pramono, memberikan pengarahan tegas di Ruang Rapat Linggajati, Kamis (27/11/2025). Inti pesannya jelas yaitu Integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama, terutama karena daerah perbatasan seringkali menjadi titik rawan penyimpangan anggaran.

“Kami meminta seluruh kepala daerah memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai peraturan. Jangan ada ruang bagi praktik-praktik yang berpotensi membuka peluang korupsi,” ujar Agus.

Baca Juga:Kompak! Intip Cara DKM Al Ashri Jaga Ukhuwah di Tahun Baru Islam

Ia menambahkan, integritas bukan hanya soal aturan formal, tetapi juga budaya kerja yang harus dibangun sejak perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan.

Forum strategis ini mengusung tema Pemantapan Kerja Sama Daerah dan Implementasi Good Governance di Kawasan Perbatasan. Agenda utamanya meliputi pembahasan rencana pembangunan lintas daerah, penguatan kolaborasi ekonomi, serta harmonisasi kebijakan antarwilayah yang bersinggungan langsung.

Rakor ini dihadiri oleh para kepala daerah dari sepuluh kabupaten/kota anggota KUNCI BERSAMA, mencakup Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Ciamis, Cilacap, Brebes, Kota Banjar, Majalengka, Pangandaran, dan Indramayu. Dukungan juga diberikan oleh dua provinsi, diwakili oleh Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, dan Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah, Yasip Khasani.

Baca Juga:Kabar Baik dari Makkah, Jamaah Kuningan Sehat dan Segera Pulang

Ketua Sekretariat Kerjasama KUNCI BERSAMA yang juga Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menegaskan bahwa forum ini adalah komitmen jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan perbatasan secara kolektif.

“Kerjasama KUNCI BERSAMA merupakan wujud keseriusan para kepala daerah dalam menangani problem struktural kawasan perbatasan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, ekonomi daerah, hingga pengelolaan sumber daya alam,” ujarnya.

Dian Rachmat Yanuar mengingatkan bahwa kerjasama ini telah berlangsung sejak 2011. Penandatanganan kesepakatan bersama hari itu merupakan tonggak baru untuk memperkuat sinergi antar wilayah. “Kami meneguhkan kembali komitmen untuk membangun kawasan perbatasan secara terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Dian.

Usai penandatanganan kesepakatan, agenda dilanjutkan dengan pengarahan dari Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, khusus kepada para kepala perangkat daerah se-Kabupaten Kuningan.

Dalam arahannya, Herman menekankan urgensi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan visioner sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Visi Kuningan Melesat yang harus selaras dengan Visi Jabar Istimewa. Pesan ini menguatkan kembali tekanan dari KPK bahwa pembangunan harus didukung oleh administrasi yang bebas dari korupsi.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh anggota KUNCI BERSAMA untuk memperkuat kolaborasi lintas batas. Selain meneguhkan tekad membangun kawasan perbatasan yang maju dan berdaya saing, kehadiran KPK menjadi pengingat keras tentang tata kelola pemerintahan yang bersih adalah prasyarat mutlak bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang didanai miliaran rupiah di kawasan perbatasan kini dipastikan berada dalam pengawasan ketat aparat anti-rasuah. (ali)