Pejabat Korup, Dimana Etika Politik Pancasila?

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai etika politik yang seharusnya diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat. Namun, realitas saat ini menunjukkan adanya krisis moral dan etika, baik di kalangan pejabat maupun rakyat. Sebagai contoh, sebuah video di media sosial menunjukkan masyarakat menjarah mie instan dari truk yang mengalami kecelakaan di jalan raya.

Alih-alih membantu sopir yang terdampak, masyarakat justru beramai-ramai menjarah mie instan yang berserakan. Video itu bukan hanya potret kehilangan empati, tetapi juga gambaran bahwa etika tidak hanya rapuh di kalangan elite politik, tetapi juga di akar rumput. Jika Pancasila adalah kompas moral bangsa, maka kini kompas itu tampak mulai kehilangan arah, baik di tangan pemimpin maupun rakyatnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pejabat di Indonesia terjerat kasus korupsi. Mereka yang seharusnya menjadi teladan dan pelayan masyarakat justru menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara menjadi bukti nyata krisis etika politik. Misalnya, kasus korupsi e-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun. Selain itu, kasus di PT Pertamina Patra Niaga, di mana sembilan tersangka diduga melakukan praktik pengoplosan BBM, menyebabkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya meresap dalam praktik kekuasaan. Sila ke-2, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” serta sila ke-5, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kerap diabaikan demi kepentingan pribadi. TB Hasanuddin, anggota MPR RI, pernah menegaskan bahwa “Pancasila harus menjadi landasan etika politik, bukan sekadar jargon dalam pidato.” Namun, kenyataannya, nilai-nilai tersebut masih sering dikhianati oleh para pemangku kekuasaan.

Namun, di balik kritik terhadap penguasa, ada ironi yang sering terlupakan yaitu masyarakat sendiri kerap menunjukkan perilaku yang juga jauh dari nilai-nilai Pancasila. Contoh nyata bisa dilihat dari perilaku menjarah saat kecelakaan truk yang membawa barang. Selain itu, praktik suap dalam pengurusan administrasi, pelanggaran aturan lalu lintas dan penyelewengan bantuan sosial menjadi hal yang lumrah.