CIAMIS — Pagi di Desa Cipaku, Kecamatan Cipaku, tak hanya diisi suara cangkul yang membelah tanah, tetapi juga harapan para perempuan tani yang menggantungkan ekonomi keluarga dari hasil kebun. Dalam forum pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ika Siti Rahmatika, suara Kelompok Wanita Tani (KWT) mencuat: mereka membutuhkan bibit berkualitas dan kepastian harga hasil panen.
Bagi anggota KWT, bertani bukan kegiatan sampingan. Di tengah naik-turunnya pendapatan keluarga, kebun sayur dan lahan pekarangan menjadi penyangga dapur rumah tangga. Namun, keterbatasan akses terhadap bibit unggul membuat produktivitas tidak stabil. Tanaman mudah terserang hama, hasil panen tidak seragam, dan keuntungan kerap tak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan.
“Kami menanam apa yang ada. Kalau bibitnya bagus, hasilnya juga lebih baik. Tapi kami sering membeli sendiri dengan harga mahal,” ujar seorang anggota KWT saat dialog berlangsung.
Persoalan tidak berhenti pada bibit. Ketidakpastian harga menjadi momok yang berulang setiap musim panen. Saat hasil melimpah, harga justru anjlok. Tidak adanya skema penjaminan harga atau akses pasar yang jelas membuat perempuan tani berada pada posisi tawar yang lemah di hadapan tengkulak.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada ekonomi keluarga. Pendapatan yang tidak menentu menyulitkan perencanaan keuangan rumah tangga, mulai dari biaya sekolah anak hingga kebutuhan pangan sehari-hari. Ironisnya, mereka yang berperan menjaga ketersediaan pangan keluarga justru rentan secara ekonomi.
Dalam forum tersebut, KWT Cipaku mengusulkan dukungan konkret berupa bantuan bibit unggul, pelatihan budidaya, serta fasilitasi akses pasar agar hasil pertanian memiliki nilai jual yang lebih baik. Mereka juga berharap adanya kemitraan dengan koperasi atau BUMDes untuk memotong rantai distribusi yang selama ini merugikan petani kecil.
Menanggapi aspirasi itu, Ika menilai peran perempuan tani tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, penguatan KWT merupakan investasi strategis bagi ketahanan pangan desa sekaligus pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Ketika perempuan desa berdaya secara ekonomi, dampaknya langsung terasa pada gizi keluarga, pendidikan anak, dan stabilitas sosial,” ujarnya.
Ia berkomitmen membawa usulan tersebut ke tingkat provinsi, khususnya terkait program pemberdayaan pertanian berbasis keluarga dan dukungan pemasaran hasil tani. Ika juga mendorong pemerintah desa untuk mengintegrasikan program KWT dalam perencanaan pembangunan desa agar tidak berjalan sporadis.
Bagi perempuan tani Cipaku, perjuangan mereka bukan sekadar menanam dan memanen. Mereka sedang mempertahankan ketahanan pangan keluarga sekaligus memperjuangkan pengakuan bahwa kerja di kebun adalah fondasi ekonomi desa. Tanpa dukungan nyata, lahan-lahan kecil yang mereka kelola akan terus menghasilkan panen yang tak sebanding dengan jerih payah dan ketahanan pangan hanya akan menjadi slogan tanpa akar di tanah sendiri. (ali)
