KUNINGAN – Kabar mengenai kepastian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai menemui titik terang. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan belum bisa memastikan karena masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, mengaku bersyukur atas adanya sinyal kejelasan bagi para pegawai P3K paruh waktu. Meski demikian, ia belum bisa berbicara lebih jauh karena hingga kini juknis resmi yang mengatur pelaksanaannya belum diterima. Hal itu disampaikan Dian saat dikonfirmasi usai menghadiri kegiatan Akreditasi RS Linggarjati, Senin, (9/11/2026).
“Ya, kami masih menunggu juknisnya. Kemarin saya melihat statemen dari Pemerintah pusat. Kami bersyukur karena ada kejelasan bagi kawan-kawan kita yang paruh waktu ini. Cuma hari ini saya belum bisa berkomentar banyak karena kami belum menerima juknisnya,” ungkap Dian.
Ia menjelaskan, hingga saat ini dirinya juga belum menerima laporan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait petunjuk teknis tersebut.
Padahal, menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan penganggaran tahun 2027 telah diketok. Ia berharap kejelasan regulasi tersebut segera diikuti kesiapan alokasi anggaran, termasuk melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Di sisi lain, Dian mengingatkan bahwa keberadaan P3K paruh waktu juga berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab, kebutuhan anggaran untuk membiayai pegawai tersebut cukup besar, sementara Pemkab Kuningan juga tengah berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur.
“Jumlahnya untuk APBD lumayan besar juga. Sedangkan di sisi lain kita sekarang sedang menggenjot infrastruktur. Kita harus seimbang,” ujarnya.
Meski demikian, Dian menyambut positif adanya kepastian bagi para P3K paruh waktu. Ia berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kejelasan status sekaligus mendorong peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dian pun meminta para pegawai P3K paruh waktu agar semakin bertanggung jawab dan menunjukkan kinerja maksimal setelah adanya kejelasan mengenai masa depan mereka.
“Yang pasti saya minta kawan-kawan paruh waktu harus lebih bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bekerja dengan maksimal, karena sekarang sudah jelas,” tandasnya.
Dengan belum diterimanya juknis, pelaksanaan kebijakan P3K paruh waktu di Kabupaten Kuningan kini masih menunggu kepastian teknis dari pemerintah pusat. Di tengah harapan para pegawai, Pemkab Kuningan juga dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan daerah. (Icu F.)
