KUNINGAN — Berbagai persoalan krusial di sektor pertanian, kesehatan, hingga bantuan sosial mencuat dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika. Bertempat di Desa Sindangagung, Kecamatan Sindangagung, forum dialog tersebut menjadi panggung bagi warga untuk menumpahkan keluh kesah terkait pelayanan publik yang mereka rasakan, Jumat (6/3/2026).
Isu kelangkaan pupuk menjadi “bom waktu” yang paling banyak disuarakan oleh para petani setempat. Mereka mengaku terjepit dalam situasi sulit di tengah musim tanam karena pasokan yang tersedia di kios resmi sering kali tak mampu memenuhi kebutuhan lahan di hamparan sawah Sindangagung.
Pertanian: Antara Kelangkaan Pupuk dan Irigasi yang Terhambat
Bagi petani di Desa Sindangagung, persoalan utama kini bukan lagi soal fluktuasi harga, melainkan kepastian barang. Pasokan pupuk yang tidak stabil dianggap sebagai hambatan terbesar produktivitas pertanian lokal yang menjadi tumpuan ekonomi warga.
“Persoalannya bukan cuma harga, tapi barangnya yang sering tidak ada saat musim tanam tiba. Kami butuh ketersediaan yang pasti agar kerja di sawah tidak mandek,” keluh salah seorang petani dalam dialog tersebut.
Tak hanya pupuk, infrastruktur fisik pertanian di wilayah Sindangagung pun kian memprihatinkan. Kondisi saluran irigasi yang mengalami penyempitan mengakibatkan aliran air ke persawahan tersumbat. Ditambah lagi, kondisi jalan usaha tani yang sulit dilalui membuat proses distribusi hasil panen menjadi terhambat dan memakan biaya tinggi.
Kesehatan dan Bansos: Masalah Data yang Berulang
Di sektor kesehatan, warga Sindangagung mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang tiba-tiba dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Hal ini memicu kebingungan masif, bahkan memicu protes warga kepada perangkat desa yang sebenarnya juga tidak memiliki akses informasi pasti mengenai penyebab penonaktifan tersebut.