PKB Kritik RPJMD Kuningan 2025-2029: “Tidak Lebih Baik dari Periode Sebelumnya, Minim Terobosan”

1. Mimpi yang Kabur: PKB mempertanyakan komitmen terhadap cita-cita Kuningan sebagai Kabupaten Pertanian (Agropolitan), Pariwisata, Konservasi, dan Penyedia Jasa Lintas Wilayah. “Sejauh mana mimpi ini diakomodasi dan diprioritaskan dalam RPJMD?” tanya Neneng
2. Pariwisata Setengah Hati: Fraksi mengecam data kepariwisataan yang tidak memadai dalam dokumen dan alokasi anggaran sektor pariwisata-budaya yang dinilai masih rendah. “Kami desak penambahan porsi anggaran signifikan sebagai bukti komitmen,” tegasnya.
3. Ketimpangan Pertanian vs Anggaran: Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (<30%) dinilai tak sebanding dengan alokasi APBD yang minim (3-4%). “Ini beban berat untuk mewujudkan ‘Kuningan Melesat’. Kami desak kenaikan anggaran signifikan untuk pertanian dan pemberdayaan masyarakat,” seru Neneng.
4. Kinerja BUMD Mengecewakan: Pengelolaan BUMD, khususnya PDAM dan PDAU, dikritik tajam. ROI rendah, kebocoran air tinggi, dan pelayanan belum optimal menjadi sorotan. PKB mendesak penerapan reward and punishment tegas, reorientasi kebijakan, dan pengawasan komisaris yang lebih ketat.
5. Masalah PAD Kronis: Kontribusi PAD Kuningan (5-6% APBD) jauh di bawah rata-rata nasional (18-20%). Fraksi meminta paparan rencana strategis konkret dalam RPJMD untuk optimalisasi PAD guna kurangi ketergantungan fiskal.
6. Pendidikan & Kesehatan: Retak di Pilar Dasar: PKB menyoroti mahalnya biaya pendidikan, kesenjangan kualitas sekolah, kesejahteraan guru, minimnya guru di daerah terpencil, dan masalah Jamkesmiskin (sasaran & birokrasi). Mereka juga meminta data lengkap indikator pendidikan dan rencana peningkatan sarana-prasarana kesehatan dasar, termasuk di Puskesmas Pembantu.
7. Target “Melesat” Tak Jelas: Dokumen dinilai kurang rinci menyajikan target pertumbuhan ekonomi, strategi pencapaian, dan sektor kontributor utama. “Bagaimana strategi Pemda menumbuhkan iklim investasi dan serap tenaga kerja? Mohon paparan jelas,” pinta Neneng
8. UMKM Belum Berpihak: Alokasi APBD untuk pemberdayaan dan permodalan UMKM dinilai sangat minim dan kurang dirasakan pelaku. PKB meminta penjelasan skema kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal, besaran anggaran, dan strategi Disperindag/Diskop-UKM lima tahun ke depan.
9. Lumpuhnya Data Ketenagakerjaan: Fraksi mengecam minimnya data pengangguran dan penanganan masalah ketenagakerjaan yang tidak optimal. Mereka meminta data pengangguran beberapa tahun terakhir dan prediksi hingga 2029, serta strategi Dinsosnaker hadapi ketimpangan lapangan kerja.

Sebelum menutup, PKB memberikan tiga rekomendasi krusial:

1. Prioritaskan Belanja Publik: Menyeimbangkan APBD dengan mengutamakan belanja publik di atas belanja aparatur sebagai bentuk empati pemerintah.
2. Genjot Belanja Modal: Mengalokasikan belanja modal lebih besar daripada belanja pegawai/barang-jasa untuk wujudkan kesejahteraan berkeadilan.
3. Jadikan RPJMD Acuan Nyata: RPJMD harus benar-benar menjadi pedoman penyusunan APBD tahunan, dievaluasi berdasarkan capaian kinerja semester sebelumnya dan realisasi tiap SKPD.

“Demikian pandangan kritis kami. Pembahasan mendalam akan kami sampaikan pada forum berikutnya,” tutup Jubir PKB, menegaskan komitmen PKB mengawal RPJMD yang benar-benar membawa Kuningan “Melesat” untuk rakyat. (ali)