“Apalagi sekarang sedang berada di bulan suci yang penuh keberkahan. Saya meminta kepada Pak Bupati agar segera mengadakan rapat khusus dengan empat pejabat terkait untuk menyelesaikan kegaduhan ini,” katanya.
Empat pejabat yang dimaksud, lanjut Abdul Haris, adalah Sekretaris Daerah, Bagian Hukum Setda, Sekretaris DPRD, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Keempat pihak tersebut dinilai memiliki peran langsung dalam proses administrasi dan regulasi terkait pembayaran tunjangan.
Ia menilai, duduk bersama dalam satu forum menjadi langkah paling rasional untuk mencari jalan keluar. Dengan demikian, persoalan yang saat ini berkembang di ruang publik dapat diselesaikan secara objektif tanpa menimbulkan spekulasi baru.
“Di situ semuanya harus duduk bersama. Bahas secara terbuka agar jelas di mana letak persoalannya. Jangan sampai polemik ini terus bergulir tanpa solusi,” ujarnya.
Abdul Haris berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah cepat agar polemik tersebut tidak semakin meluas. Selain berpotensi mengganggu stabilitas hubungan antara lembaga pemerintahan, ia juga khawatir persoalan itu akan memicu persepsi negatif di tengah masyarakat. (Ali)