Kondisi tersebut menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola pembangunan desa, terutama terkait transparansi dan partisipasi publik. Warga menilai tidak adanya sosialisasi sejak awal menjadi akar persoalan. Selain itu, kondisi lahan yang telah dibongkar namun dibiarkan tanpa penanganan memperburuk situasi lingkungan di kawasan tersebut.
“Dulu masih hijau, sekarang jadi tanah rusak. Kalau memang dihentikan, harusnya ada kejelasan mau diapakan,” ujar M.
Aspek penggunaan anggaran juga menjadi sorotan. Proses pembersihan lahan hingga pengerukan pondasi dinilai tidak mungkin dilakukan tanpa biaya. Warga mempertanyakan pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan, terutama jika proyek tersebut bersumber dari anggaran desa.
“Pasti ada anggaran yang keluar. Kalau berhenti di tengah jalan, siapa yang bertanggung jawab?” kata dia.
Menurut M, persoalan ini tidak dapat dianggap sepele. Ia menilai perlu ada penelusuran terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek, termasuk kemungkinan adanya kelalaian administratif.
Dari pihak apparat desa hanya memberikan kabar bahwa proyek pembangunan berpindah ke lokasi dekat TPS3R, karena pihak desa enggan ribet dalam persoalan tersebut.
Sementara itu, sudah sepekan lebih lahan yang terlanjur dibuka masih dibiarkan tanpa kepastian, menyisakan pemandangan yang tidak estetik sekaligus tanda tanya bagi warga di sekitarnya. (red)